Quiz KUP_PP 50 Tahun 2022

Quiz KUP_PP 50 Tahun 2022

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

NPWP Orang Pribadi

NPWP Orang Pribadi

University - Professional Development

10 Qs

Kuis SPT Tahunan PPh OP dan Insentif Pajak UMKM

Kuis SPT Tahunan PPh OP dan Insentif Pajak UMKM

Professional Development

15 Qs

PRE TEST BIMTEK BENDAHARA BOSP SD/SMP KAB. KEBUMEN TAHUN 2025

PRE TEST BIMTEK BENDAHARA BOSP SD/SMP KAB. KEBUMEN TAHUN 2025

Professional Development

15 Qs

Quiz Bimtek Coretax Kanwil DJP Jakbar

Quiz Bimtek Coretax Kanwil DJP Jakbar

Professional Development

10 Qs

PMK-231 Tahun 2019

PMK-231 Tahun 2019

University - Professional Development

10 Qs

APLIKASI ESPT PPH 21 DAN TAHUNAN BADAN

APLIKASI ESPT PPH 21 DAN TAHUNAN BADAN

Professional Development

10 Qs

UU HPP

UU HPP

Professional Development

9 Qs

Efiling 1770 S dan SS

Efiling 1770 S dan SS

University - Professional Development

11 Qs

Quiz KUP_PP 50 Tahun 2022

Quiz KUP_PP 50 Tahun 2022

Assessment

Quiz

Other

Professional Development

Hard

Created by

Rudy Antoni

FREE Resource

AI

Enhance your content

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Apabila Wajib Pajak mengajukan penghentian penyidikan sesuai pasal 44B UU KUP, sebelum tanggal 29 oktober 2021 dan belum

diterbitkan keputusan penghentian. Maka harus melunasi kerugian pada pendapatan negara sesuai pasal 39 ditambah sanksi berupa

denda sebesar …

1 kali jumlah kerugian pendapatan negara

2 kali jumlah kerugian pendapatan negara

3 kali jumlah kerugian pendapatan negara

4 kali jumlah kerugian pendapatan negara

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Ketentuan penerbitan keputusan dalam bentuk elektonik yang diberikan tanda tangan elektronik dan/atau segel tersertifikasi harus sudah

diterapkan paling lama …

1 Januari 2024

1 Januari 2025

3 tahun sejak PP 50 2022 berlaku

5 tahun sejak PP 50 2022 berlaku

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Yang bukan merupakan kewajiban Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan adalah …

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan

dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang

terutang pajak

meminjam atau meminta buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain dengan menyampaikan surat

permintaan

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran

Pemeriksaan

memberikan data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Pembetulan Surat Ketetapan Pajak dapat dilakukan karena, kecuali …

kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan

kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan, atau

putusan yang terkait dengan bidang perpajakan

kekeliruan jika terdapat perbedaan besarnya Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak dan Pajak Masukan tersebut tidak

mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak

kekeliruan yang terjadi berupa tidak diperhitungkannya suatu Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan pada Surat Ketetapan Pajak

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Seorang anak ingin menjadi kuasa bagi orangtuanya, syarat apa yang harus dipenuhi?

Surat kuasa khusus

Surat kuasa khusus dan sertifikat brevet

Tidak perlu syarat apapun karena keluarga

Tidak dapat menjadi kuasa karena terbatas pada konsultan dan karyawan

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Wajib Pajak yang dikecualikan melakukan pembukuan adalah …

WP OP melakukan kegiatan usaha dan omzet 5M

PT yang hanya memiliki omzet 3 M

WP OP karyawan dengan jumlah gaji 10 M

CV yang memiliki omzet 10 M

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Permohonan terkait Pasal 36 ayat 1 UU KUP di bawah ini dapat diajukan maksimal 2x, kecuali …

pengurangan/penghapusan sanksi administratif

pengurangan/penghapusan SKP yang tidak benar

pengurangan/penghapusan STP yang tidak benar

membatalkan SKP dari hasil pemeriksaan

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?