Penilaian Pilihan Ganda Berbasis Kasus tentang Sejarah dan Konsep Kebangsaan

Politik dinasti Ratu Atut yang terjadi di pemerintah provinsi Banten merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan harus dihilangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia lain yang juga memiliki hak politik (hak untuk memilih dan dipilih) untuk ikut berprtisipasi aktif dalam arena politik praktis di Indonesia. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila khususnya sila . . .

• Pertama

• Kedua

• Ketiga

• Keempat

• Kelima

Dalam konteks Pancasila, jika seorang pemimpin daerah mengabaikan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap nilai:

• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
• Persatuan Indonesia
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Ketuhanan yang Maha Esa

Suatu organisasi masyarakat mengadakan program untuk merangkul perbedaan budaya di daerahnya. Program ini dapat dianggap sebagai implementasi dari nilai:

• Ketuhanan yang Maha Esa
• Bhinneka Tunggal Ika
• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Seorang warga negara yang aktif berpartisipasi dalam pemilu dan mengajak orang lain untuk menggunakan hak suaranya menunjukkan:

• Pengabaian terhadap tanggung jawab sosial
• Pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial
• Implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam kerakyatan
• Ketidakpedulian terhadap nilai kebangsaan
• Kemandekan pembangunan

Dalam sebuah diskusi publik, seorang peserta menolak untuk mendengarkan pendapat orang lain dan bersikeras pada pendapatnya sendiri. Sikap ini dapat dilihat sebagai:

• Cerminan nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Pelanggaran terhadap prinsip musyawarah
• Contoh positif dari kerjasama antar masyarakat
• Ciri khas dari keadilan sosial
• Ketidakadilan

Seorang pengusaha memutuskan untuk mempekerjakan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya di perusahaannya. Tindakan ini mencerminkan nilai:

• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Ketuhanan yang Maha Esa
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Bhinneka Tunggal Ika
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Dalam situasi krisis, suatu kelompok masyarakat memilih untuk bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Ini menunjukkan pemahaman tentang nilai:

• Persatuan Indonesia
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Ketuhanan yang Maha Esa
• Kemanusiaan yang adil dan beradab

Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih menguntungkan satu kelompok dibandingkan kelompok lain, kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai:

• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Bhinneka Tunggal Ika
• Persatuan Indonesia

Seorang siswa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan toleransi antaragama menunjukkan:

• Ketidakpedulian terhadap budaya lokal
• Implementasi nilai Ketuhanan yang Maha Esa
• Pelanggaran terhadap prinsip persatuan
• Mengabaikan hak-hak individu
• Kemanusiaan yang adil dan beradab

Seorang aktivis sosial yang memperjuangkan hak asasi manusia bagi minoritas di masyarakatnya sedang menjalankan nilai:

• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Persatuan Indonesia
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Ketuhanan yang Maha Esa