LATIHAN APBN BAB-4

Prinsip umum pelaksanaan anggaran pendapatan terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai berikut, kecuali...

• Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

• Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

• Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran

• Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN dilaksanakan oleh pejabat perbendaharaan negara, yaitu Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan. Yang termasuk pejabat Kementerian Keuangan adalah...

• Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

• Bendahara Umum Negara

• Bendahara Penerimaan

• Bendahara Pengeluaran

PA merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga (K/L). Pejabat yang disebut sebagai PA adalah...

• menteri dan pimpinan lembaga negara

• pejabat tingkat eselon 1 tiap kementerian

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Dalam rangka melaksanakan tugas kebendaharaan, Kuasa BUN memiliki tugas dan wewenang paling sedikit, meliputi...

• menguji kebenaran perhitungan tagihan belanja dan potongan perpajakan pada SPP

• melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara

• menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

• melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja dan menyetorkannya ke kas negara

Pendapatan negara berdasarkan postur APBN dapat diterima dari 3 (tiga) sumber, kecuali...

• penerimaan perpajakan

• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan

• penerimaan hibah

• Utang yang berasal dari luar negeri

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Klaster objek PNBP terdiri dari...

• Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

• Pajak Penghasilan (PPh)

• Penerimaan hibah

Dalam pelaksaan belanja melibatkan kewenangan pada menteri teknis (pimpinan K/L) dan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sebagai BUN atau Chief Financial Officer (CFO) memeliki kewenangan sebagai pengurus komptabel, yaitu...

• Pengujian dan pencairan dana

• Pembuatan komitmen

• Pengujian dan pembebanan

• Perintah pembayaran

Komitmen merupakan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara. Komitmen dapat berjalan dalam satu tahun anggaran (single years) atau bisa melebihi satu tahun anggaran (multi years). Jenis komitmen terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Perjanjian/Kontrak dan Penetapan keputusan/penugasan. Yang termasuk perjanjian/kontrak adalah...

• Pelaksanaan belanja pegawai

• Perjalanan dinas

• Pengadaan barang/jasa dalam bentuk kuitansi

• Belanja bantuan sosial

Contoh pelaksanaan pengadaan secara swakelola adalah sebagai berikut, kecuali...

• Pembuatan soal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara STAN (SPMB PKN STAN) oleh dosen PKN STAN

• Pemerintah daerah mengikuti jasa pendidikan latihan (diklat) bendahara pengeluaran yang diadakan PKN

• Pembangunan Gedung Nusantara PKN STAN oleh PT Hutama Karya

• Perbaikan saluran air desa yang dilakukan oleh warga dengan dana yang berasal dari APBN

Yang bukan termasuk Pengujian belanja (verification) adalah...

• Doelmatigheid

• Payment

• Wetmatigheid

• Rechtmatigheid