QUIZ BAB 3 TIM 2

Penyusunan kapasitas fiskal dilakukan dengan memperhatikan dua komponen perencanaan, yaitu…

• Penyusunan proyeksi belanja negara dan penyusunan proyeksi pendapatan

• Beasaran Baseline dan Besaran Policy Measures  

• Postur APBN dan proyeksi asumsi negara

•   Pertumbuhan ekomoni dan inflasi

Penyebab terjadinya revisi anggaran, kecuali…

• Perubahan Undang-Undang Mengenai APBN tahun anggaran berkenan 

• Perbuahan kebijakan pemerintahan

• Perubahan kebijakan administrasi

• Perubahan revisi Administrasi

Penetapan revisi Anggaran merupakan kewenangan dari..

• Direktorat jendral anggaran

• Presiden

•   DPR

• Kemenkeu

Dokumen rencana Pembangunan nasional untuk 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas presiden yang di susun dengan berpedoman pada RPJP merupakan devisi..

• Renstra KL

• RKP/RPKD

• RPJM

• Rancangan teknokratik

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah sebagai berikut, kecuali.....

• Asas Akuntabilitas

• Asas Keterbukaan

• Asas Proposionalitas

• Asas Perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan.....

• Dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,  kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan

• Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional

• Dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi,  dan program prioritas Presiden yang disusun dengan berpedoman padpada RPJP

• Dokumen perencanaan yang menjabarkan lebih lanjut tujuan pemerintahan dan arah pembangunan nasional dengan rentang waktu 20 tahun

Ada berapa prinsip dasar sebagai landasan konseptual untuk implementasi PBK.....

• 6

• 4

• 3

• 2

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelengger a Negata harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai penegarg kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" merupakan pengertian dari asas ...

• Asas akuntabilitas

• Asas profesionalitas

• Asas keterbukaan

• Asas proporsionalitas

Produk hukum yang menjadi landasan tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional adalah

• Undang-Uncang Nomor 25 Tahun 2004

• Undang-Uncang Nomor 17 Tahun 2007

• Peraturan Pemerintan Nomor 40 Tahun 2006

• Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2017

Pembicaraan Pendahuluan merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan APBN, pada tahap ini pemerintah menyampaikan Pokok-Pokok Pembicaraan RAPBN, yang meliputi

• Kerangka Ekonomi Makro dan       Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKFJ, RKP (yang berisi Kebijakan Umum dan   prioritas anggaran K/L), Rincian pagu menurut unit organisasi,  fungsi, dan program.

• Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja Loutput and outcome onented, Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages), Alokasi anggaran program & kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (Money follow function).

• Perencanaan Kinerja (planning for performancel), Pengukuran Kinerja (measuring performancel), Monitoring/Evaluasi Kinerja.

• Penyampaian laporan hasil tingkat I di Badan Anggaran, Pernyataan persetujuan/ penolakan dari setiap fraksi secara lisan yang diminta oleh Pimpinan rapat paripurna, Penyampaian pendapat akhir pemerintah.