Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Perundang Undangan

11th Grade

13 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Penilaian Formatif Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Penilaian Formatif Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

11th Grade

10 Qs

PKn USBN: Latihan Soal (B)

PKn USBN: Latihan Soal (B)

10th - 12th Grade

10 Qs

Latihan Soal UUD 1945

Latihan Soal UUD 1945

11th Grade

15 Qs

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

11th Grade

10 Qs

Latihan Soal UH BAB 3 KELAS 11

Latihan Soal UH BAB 3 KELAS 11

11th Grade

17 Qs

Hierarki dan Hubungan Antar Regulasi

Hierarki dan Hubungan Antar Regulasi

11th Grade

10 Qs

Refleksi Kelas 8 BAB 2 (B) Kedudukan & Fungsi UUD 1945

Refleksi Kelas 8 BAB 2 (B) Kedudukan & Fungsi UUD 1945

1st - 12th Grade

15 Qs

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

10th - 12th Grade

10 Qs

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Perundang Undangan

Assessment

Quiz

Social Studies

11th Grade

Medium

Created by

Edu Tools

Used 7+ times

FREE Resource

13 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Peraturan yang ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah ...

Perpu

Perda

Undang-Undang

TAP MPR

Perpres

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Proses perumusan UUD NRI 1945 melewati proses panjang. Proses perumusan UUD 1945 untuk negara Indonesia yang dilakukan sebelum Indonesia merdeka oleh ...

PPKI

BPUPK

Panitia sembilan

Soekarno Hatta

BKR

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam hierarki yang jelas. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya peraturan yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Jika Anda menemukan bahwa sebuah Peraturan Menteri bertentangan dengan Undang-Undang, tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini?

Mengabaikan peraturan yang bertentangan dan mengikuti kebijakan umum yang lebih tinggi

Meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi

Menunggu keputusan presiden untuk menetapkan aturan yang berlaku

Melaporkan masalah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Menggunakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah setempat

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Lex superior derogat legi inferiori merupakan asas dalam hierarki yang memiliki makna...

Dalam menghapus, mencabut, atau mengubah peraturan perundang-undangan yang hierarkinya sederajat atau lebih tinggi

peraturan baru mengesampingkan peraturan lama

peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum

peraturan semuanya berawal dari pelanggaran hukum

peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Lex posterior derogat legi priori merupakan asas dalam hierarki yang memiliki makna...

Dalam menghapus, mencabut, atau mengubah peraturan perundang-undangan yang hierarkinya sederajat atau lebih tinggi

peraturan baru mengesampingkan peraturan lama

peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemerintah sering kali harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan zaman. Jika Anda menjadi bagian dari tim yang bertugas memperbarui undang-undang tertentu, langkah apa yang sebaiknya Anda ambil untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Menyalin peraturan dari negara lain yang lebih maju

Melakukan kajian terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global

Menyusun undang-undang berdasarkan saran dari pejabat tinggi negara

Membentuk peraturan yang hanya menguntungkan pemerintah

Mengabaikan undang-undang lama dan membuat peraturan baru dari awal

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Peraturan daerah (Perda) adalah salah satu instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya. Namun, terkadang ada Perda yang dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Siapa yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Presiden

Gubernur atau Bupati/Walikota

Menteri Dalam Negeri

Mahkamah Agung

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?