MPD TAHAP 1

Proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,

denganmemperhitungkan sumber daya yang tersedia disebut :

• Penganggaran

• Perencanaan

• Pelaksanaan

• Akuntabilitas

Pemerintahan yang modern tidak hanya mencakup efisiensi dan peningkatan

keekonomisan, tetapi juga berakuntabilitas dengan warga negaranya. warga Negara

tidak diperlakukan hanya sebagai konsumen tapi juga memiliki hak untuk mendapatkan

jaminan atas kebutuhan dasar dan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas

berbagai kebijakan yang dilakukan. Pandangan ini dikenal dengan sebutan :

• Government

• Governance

• Accountability

• Administrative Authority

Karakteristik Good Governance yang dirumuskan dalam Deklarasi Manila adalah :

• Transparan, merata, Akuntabel, Wajar, Adil, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

• Transparan, Akuntabel, Wajar, sederhana, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

• Transparan, Akuntabel, Wajar, Adil, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

• Transparan, Proposional, Akuntabel, Wajar, Demokratis, Partisipatif, Tanggap

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

• Perencanaan strategi, Pelaporan kinerja, Pengukuran kinerja, Pemanfaatan informasi

  kinerja

• Perencanaan strategi, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Pemanfaatan informasi

  kinerja

• Pengukuran kinerja, Perencanaan strategi, Pemanfaatan informasi kinerja, Pelaporan

  kinerja

• Perencanaan strategi, Pemanfaatan laporan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan

  kinerja

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan perundang‐undangan yang berlakumerupakan asas :

• Profesionalisme

• Tertib penyelenggaraan Negara

• Keterbukaan

• Akuntabilitas

Peraturan yang mendefenisiskan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi

pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

seperangkat indikator kinerja, adalah :

• Inpres Nomor 7 Tahun 1999

• UU Nomor 17 Tahun 2005

• UU Nomor 1 Tahun 2004

• UU Nomor 25 Tahun 2004

Penyusunan RKA‐SKPD berdasarkan prestasi kerja harus memerhatikan hal-hal berikut:

• Indikator Kinerja, Capaian atau Target Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar

  Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal

• Indikator Kinerja, Capaian atau Target Kinerja, Jumlah Dana Tersedia, Standar

  Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal

• Indikator Kinerja, Jumlah SDM, Jumlah Dana Tersedia, Standar Satuan Harga,

  Standar Pelayanan Minimal

• Indikator Kinerja, Capaian atau Target Kinerja, Pagu Anggaran, Standar Satuan

  Harga, Standar Pelayanan Minimal

Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan

pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan suatu program/kegiatan

dengan menghitung rasio efisiensi dana dengan cara :

• Mengalikan input dana dengan output program/kegiatan

• Menambah input dana dengan output program/kegiatan

• Mengurangi input dana dengan output program/kegiatan

• Membagi input dana dengan output program/kegiatan

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan

uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” hal ini merupakan

defenisi keuangan daerah sesuai dengan :

• UU Nomor 17 Tahun 2005

• UU Nomor 1 Tahun 2004

• UU Nomor 32 Tahun 2004

• UU Nomor 25 Tahun 2005

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada

daerah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang digunakan dalam usaha

pemerintah daerah mengisi kas daerah yang meliputi :

• Hak menarik pajak dan retribusi daerah, hak mengadakan pinjaman, hak untuk

  memperoleh dana perimbangan dari pusat

• Hak menyusun anggaran, hak mengadakan pinjaman, hak untuk memperoleh dana

  perimbangan dari pusat

• Hak menarik pajak dan retribusi daerah, hak membangun daerah, hak untuk

  memperoleh dana perimbangan dari pusat

• Hak menarik pajak dan retribusi daerah, hak mengadakan pinjaman, hak mengelola

  sumber daya alam