Enam (2024)

Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947 menyebabkan berbagai dampak signifikan terhadap perkembangan politik dan diplomasi Indonesia, antara lain semakin menyempitnya wilayah Indonesia yang dikuasai, pengakuan kedaulatan RI oleh Pemerintah Arab Saudi, permohonan Australia dan India kepada PBB, serta usulan Amerika Serikat untuk membentuk penengah melalui United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Dari pernyataan-pernyataan tersebut, analisislah bagaimana dampak dari setiap poin tersebut terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pilihlah jawaban yang paling tepat terkait perubahan signifikan dalam perjuangan tersebut.

• Menyempitnya wilayah Indonesia yang dikuasai memperkuat semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

• Pengakuan kedaulatan RI oleh Pemerintah Arab Saudi meningkatkan dukungan negara-negara Muslim lainnya terhadap kemerdekaan Indonesia.

• Permohonan Australia dan India kepada PBB mempercepat intervensi internasional dalam konflik antara Indonesia dan Belanda.

• Usulan Amerika Serikat untuk membentuk UNCI mengarah pada mediasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda.

• Keseluruhan dampak tersebut secara bersama-sama memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah internasional, mendorong kemerdekaan penuh.

Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949 menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS, serta hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Selain itu, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia, beberapa korvet diserahkan kepada RIS, tentara Kerajaan Belanda akan ditarik mundur, dan KNIL akan dibubarkan dengan beberapa anggota dimasukkan dalam TNI. Berdasarkan informasi tersebut, analisislah bagaimana dampak dari hasil perjanjian KMB terhadap stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Pilihlah jawaban yang paling tepat.

• Pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda hingga batas waktu 30 Desember 1949 mempercepat proses transisi pemerintahan yang stabil di Indonesia.

• Perundingan masalah Irian Barat yang ditunda selama 1 tahun menyebabkan ketidakpastian politik dan ketegangan di wilayah tersebut.

• Pembubaran KNIL dan integrasi beberapa anggotanya ke dalam TNI menyebabkan tantangan dalam proses integrasi dan harmonisasi militer yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri.

• Penarikan kapal-kapal perang dan penyerahan beberapa korvet kepada RIS meningkatkan kemampuan pertahanan laut Indonesia dan membantu menjaga stabilitas wilayah perairan.

• Pembentukan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda menimbulkan resistensi dari kalangan nasionalis Indonesia yang menginginkan kedaulatan penuh tanpa ikatan dengan Belanda.

1. 1. adili Soeharto dan kroni-kroninya

2. 2. Amandeman UUD 1945

3. 3. penghapusan Dwi Fungsi ABRI

4. 4. Sentralisasi Pemerintahan

5. 5. Reformasi Pendidikan

6. 6. Turunkan Inflasi

7. Yang bukan tuntutan Reformasi ditunjukan dengan nomor...

• 1-2-3

• 2-3-6

• 3-4-5

• 4-5-6

• 1-2-5

Setelah perubahan UUD 1945, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam struktur dan kedudukan lembaga negara di Indonesia. Di antaranya, tidak ada lagi lembaga tertinggi dan tinggi negara, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara (perubahan Pasal 1 Ayat (2)), kedudukan lembaga negara menjadi sejajar dengan perbedaan fungsi/kewenangan, serta kelembagaan negara tidak hanya terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif. Berdasarkan perubahan tersebut, analisislah bagaimana dampak perubahan ini terhadap sistem pemerintahan dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Pilihlah jawaban yang paling tepat.

• Tidak adanya lembaga tertinggi dan tinggi negara mengurangi potensi dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya, mendorong sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berimbang.

• Kedudukan sejajar lembaga negara memperkuat fungsi pengawasan antar lembaga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan.

• Perubahan kedudukan MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara mengurangi peran MPR dalam sistem pemerintahan sehingga fungsinya menjadi lebih terbatas dan simbolis

• Pengakuan terhadap kelembagaan negara yang tidak hanya terbatas pada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif membuka ruang bagi pembentukan lembaga-lembaga baru yang dapat berkontribusi pada perbaikan tata kelola negara.

• Perubahan-perubahan dalam UUD 1945 menimbulkan tantangan dalam penataan ulang struktur lembaga negara yang memerlukan waktu dan penyesuaian signifikan agar sistem baru dapat berjalan efektif.

Setelah perubahan UUD 1945, struktur kelembagaan negara Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan kedudukan lembaga negara yang sejajar namun dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda. Berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, bagaimana perubahan ini mempengaruhi efektivitas pemerintahan dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia?

• Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara, setiap lembaga negara memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam mencapai kesejahteraan sosial sesuai dengan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

• Kedudukan sejajar antar lembaga negara memperkuat prinsip Persatuan Indonesia dengan menghilangkan hierarki kekuasaan yang dapat memecah belah institusi-institusi pemerintahan.

• Perubahan struktur kelembagaan negara memungkinkan penerapan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dengan lebih efektif karena distribusi kewenangan yang jelas.

• Kelembagaan negara yang lebih beragam memastikan bahwa prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diimplementasikan dengan lebih baik melalui fungsi-fungsi yang spesifik dan terfokus.

• Penarikan kembali tentara dari lembaga-lembaga negara meningkatkan pelaksanaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mengurangi campur tangan militer dalam urusan sipil.

DPD RI memiliki peran yang penting dalam struktur pemerintahan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Tugas-tugas yang diemban oleh DPD RI, seperti mengajukan usul rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, serta pengawasan pelaksanaan undang-undang, secara langsung berhubungan dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Berdasarkan informasi tersebut, analisislah bagaimana peran DPD RI dapat menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya.

• DPD RI memastikan bahwa kepentingan daerah-daerah dengan karakteristik unik seperti suku bangsa dan kekayaan alamnya terwakili dalam proses legislatif nasional, menjaga harmoni antar beragam identitas budaya di Indonesia.

• Pembahasan rancangan undang-undang oleh DPD RI mencakup aspek otonomi daerah, yang memungkinkan berbagai daerah di Indonesia untuk mengatur urusan lokal mereka sendiri sesuai dengan kekhasan budaya masing-masing.

• DPD RI memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran dan perpajakan, yang mendukung pembangunan daerah-daerah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam.

• Pengawasan oleh DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam memberikan jaminan bahwa kepentingan masyarakat adat dan kelompok minoritas dijaga dengan baik.

• Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh DPD RI mencakup prioritas legislasi yang mendukung keberagaman budaya di Indonesia, sehingga memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep otonomi daerah di Indonesia dipandang sebagai implementasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dapat menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika...

• Dengan adanya otonomi daerah, berbagai daerah dapat menjaga kekayaan alamnya sendiri

• Otonomi daerah memungkinkan implementasi Pancasila dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menjalankan agama dan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai nasional.

• Melalui otonomi daerah, berbagai daerah dapat mengatur urusan internal mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

• Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi berbagai suku dan etnis di Indonesia untuk mengembangkan kebudayaan dan adat istiadat mereka sendiri, sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman budaya.

• Penyusunan Prolegnas oleh otonomi daerah memprioritaskan legislasi yang mendukung kemajuan ekonomi

1.POLITIK LUAR NEGERI

2.PERTAHANAN

3. 3. PENDIDIKAN DASAR

4.KEAMANAN

5.YUSTISI

Yang bukan urusan pemerintah pusat ditunjukan oleh nomor...

• 1

• 2

• 4

• 3

• 5

Menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan kontribusi aktif dari masyarakat sipil dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana peran serta masyarakat sipil dalam memperkuat kedaulatan NKRI dari perspektif politik...

• Melakukan aksi sosial untuk membantu korban bencana alam dan situasi darurat guna menunjukkan solidaritas nasional dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

• Memperkuat kerja sama ekonomi antarprovinsi dan antarkabupaten untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi ekonomi di setiap daerah.

• Memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah selaras dengan kepentingan nasional dan memperkuat integrasi nasional.

• Melakukan kegiatan budaya yang memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan, serta menghormati dan memelihara keanekaragaman budaya Indonesia.

• Membangun jejaring sosial yang kuat di tingkat lokal untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menanggapi tantangan yang muncul secara efektif.

Hubungan antara Pancasila dan sistem pemerintahan di Indonesia sangat penting dalam menjaga kestabilan dan kohesi nasional. Bagaimana peran dan relevansi Pancasila dalam pembentukan sistem pemerintahan Indonesia, serta dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara?

• Pancasila berfungsi sebagai landasan moral bagi konstitusi negara dan menjadi dasar filsafat negara dalam pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan.

• Pancasila menjamin keberlangsungan kekuasaan politik yang stabil dengan menetapkan aturan-aturan yang ketat untuk pembagian kekuasaan.

• Pancasila memastikan keberlanjutan sistem politik demokratis dengan menegaskan hak-hak dasar warga negara dan kebebasan sipil.

• Pancasila membatasi keterlibatan agama dalam urusan negara dan menegaskan prinsip negara berdasarkan hukum yang adil dan berkeadilan.

• Pancasila menjamin pengakuan hak-hak kultural minoritas untuk mempromosikan kesetaraan sosial di masyarakat Indonesia.