Quiz Bimtek Bagian Kepesertaan 07 Juni 2024

Dalam tahapan perencanaan pemeriksaan yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan kepatuhan dapat berasal dari :

• Analisa data mandiri
• Hasil pengawasan
• Pengaduan masyarakat
• Semua benar

Sanksi administratif yang diterima oleh BU apabila BU tidak patuh memenuhi kewajibannya dalam mendaftarkan pekerja, kecuali :

• Teguran Tertulis 1
• Teguran Tertulis 2
• Sanksi denda 0,5%
• Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

Pemeriksan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dilakukan atas dugaan potensi ketidakpatuhan badan usaha dalam :

• Badan Usaha tidak mendaftarkan seluruh pekerja
• Badan Usaha tidak melaporkan upah yang benar atas tenaga kerjanya
• Badan Usaha melaporkan perubahan data pekerja
• Semua benar

Berikut ini merupakan tahapan pelaksanaan pemeriksaan kecuali:

• Perencanaan pemeriksan
• Opening meeting
• Penandatanganan surat keabsahan dokumen
• Pengujian dokumen pemeriksaan

Data pendukung eksternal yang digunakan unutk membandingkan dokumen kepegawaian yaitu, kecuali:

• PPH 21
• Kepesertaan BP Jamsostek
• Sample slip gaji/dokumen lainnya yang dapat dijadikan sebagai data sekunder
• Masterfile kepesertaan BPJS Kesehatan

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan, antara lain kecuali :

• Keabsahan berkas
• Jumlah anggota keluarga dari tenaga kerja pada Badan Usaha
• Data upah tenaga kerja Badan Usaha
• Identifikasi aspek kritis

Pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi BPJS Kesehatan, yaitu:

• Aplikasi Wasrik
• Aplikasi SIRETA
• Aplikasi Edapen
• Aplikasi Migrasi

Yang tergolong dalam kategori peserta "Bukan Pekerja (BP)", kecuali :

• Penerima Pensiun Swasta
• Investor
• Pejabat Negara
• Pemberi Kerja

Pendaftaran Peserta PBPU/BP Mandiri Kolektif wajib didaftarkan pada kelas perawatan yang sama dikecualikan bagi Peserta :

• Lembaga Pendidikan
• Pensiunan
• Asosiasi
• Semua benar

Sesuai Perpres 59 Tahun 2024, dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali maka peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperoleh dengan maksimal denda sebesar Rp. 20.000.000.

• BENAR
• SALAH