Pre-201 UH 5243

Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, pengertian dari upaya hukum adalah ___

• Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

• Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

• Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.

• Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.

• Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam suatu perkara yang sudah diputus oleh hakim, ada kalanya putusan tersebut tidak cukup memuaskan para pihak yang bersengketa. Oleh karenanya, pihak yang menolak putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum. Terdapat dua macam upaya hukum yaitu ___ (Pilih lebih dari 1)

• Biasa

• Luar biasa

• Khusus

• Umum

• Perorangan

Mengenai upaya hukum biasa dalam hukum acara pidana, diatur dalam KUHAP pada ___

• Bab XV

• Bab XVI

• Bab XVII

• Bab XVIII

• Bab XIX

Dibawah ini yang termasuk dalam upaya hukum biasa dalam hukum acara perdata adalah ___ (Pilih lebih dari 1)

• Banding

• Kasasi

• Verzet

• Request civil

• Derden verzet

Jangka waktu pengajuan kasasi dalam perkara pidana dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu ___

• 7 hari sesudah putusan dijatuhkan

• 7 hari sebelum putusan dijatuhkan

• 14 hari sesudah putusan dijatuhkan

• 14 hari sebelum putusan dijatuhkan

• 30 hari sesudah putusan dijatuhkan

(1) Permohonan kasasi dalam  perkara perdata disampaikan  secara  tertulis  atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya.

(2) Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

(3) Dalam pengajuan  permohonan  kasasi  pemohon  wajib  menyampaikan pula memori  kasasi  yang  memuat  alasan-alasannya.

(4) Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.

(5) Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima  atas  penerimaan  memori  kasasi  dan menyampaikan salinan memori kasasi  tersebut  kepada  pihak  lawan dalam  perkara.

(6) Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat  tentang  isinya,  dan melaporkan  semua  itu kepada Ketua Mahkamah Agung.

(7) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera.

(8) Panitera  Pengadilan  yang  memutus perkara  dalam  tingkat  pertama,  mengirimkan  permohonan  kasasi,  memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung.

Urutan yang benar dari prosedur pengajuan permohonan kasasi adalah ___

• (1) - (4) - (2) - (3) - (5) - (7) - (8) - (6)

• (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8)

• (2) - (4) - (1) - (5) - (3) - (8) - (7) - (6)

• (2) - (3) - (5) - (1) - (8) - (4) - (7) - (6)

• (1) - (4) - (2) - (5) - (3) - (8) - (6) - (7)

Apa yang dimaksud dengan putusan verstek?

• Upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat.

• Upaya hukum sebagai bentuk perlawanan dari pihak ketiga terhadap suatu putusan yang merugikan haknya.

• Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan wakil tanpa alasan yang sah.

• Aksi hukum pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri untuk melawan kedua pihak yang sedang berperkara.

• Upaya tergugat untuk menggugat balik penggugat dalam suatu perkara yang sama.

Apa yang dimaksud dengan putusan derden verzet?

• Upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat.

• Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan wakil tanpa alasan yang sah.

• Upaya tergugat untuk menggugat balik penggugat dalam suatu perkara yang sama.

• Upaya hukum sebagai bentuk perlawanan dari pihak ketiga terhadap suatu putusan yang merugikan haknya.

• Aksi hukum pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri untuk melawan kedua pihak yang sedang berperkara.

Yang dimaksud dari Peninjauan Kembali (PK) adalah ___

• Upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

• Upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.

• Upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi.

• Upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

• Upaya hukum yang dilakukan terdakwa dan/atau penuntut umum karena tidak puas dengan putusan atau vonis yang diputuskan oleh hakim.

Perihal peradilan banding dalam hukum pidana diatur dalam ___

• Pasal 263 sampai dengan pasal 269 KUHAP

• Pasal 259 sampai dengan pasal 262 KUHAP

• Pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHAP

• Pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP

• Pasal 270 sampai dengan pasal 276 KUHAP