RO SERKOM

1.       Relationship Officer A telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) terhadap BU PT Citra Indah pada tanggal 1 Maret 2023. Pada tanggal berapa pemeriksaan lapangan tersebut dilaksanakan :

• a.   21 Maret 2023

• a.   15 Maret 2023

• a.   20 Maret 2023

• a.   16 Maret 2023

1.       Badan Usaha PT Maju Bersama diberikan surat pemberitahuan pemeriksaan kantor oleh BPJS Kesehatan. Badan Usaha tersebut tidak menghadiri dan tidak memberikan data pemeriksaan yang dibutuhkan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Relationship Officer, adalah:

• Meminta Bantuan dan pendampingan hukum kepada Kejaksaan

• Melaporkan tindakan menghambat proses Pemeriksaan Kepatuhan yang dilakukan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

• Mengirimkan Surat Panggilan Final Pemeriksaan Kantor (SPFPK) yaitu surat berisi panggilan terakhir kepada Pemberi Kerja untuk memenuhi perintah pemeriksaan atas kepatuhan Jaminan Kesehatan

• Mengirimkan Surat Peringatan Pertama disertai permintaan untuk menyampaikan data atau dokumen dalam waktu 2 (dua) hari kerja

Ketentuan perundangan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran adalah

• a.   PP No. 85 Tahun 2013

• a.   PP No. 86 Tahun 2013

• a.   Perpres No. 82 Tahun 2018

• a.   Undang Undang No. 24 Tahun 2011

1.       Meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran, merupakan :

• a.     Wewenang Pemeriksa

• a.     Tugas Pemeriksa

• a.     Hak Pemeriksa

• a.     Kewajiban Pemeriksa

Dasar Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dapat bersumber dari

• a.     Hasil pengawasan kepatuhan oleh masing-masing fungsi

• a.     Hasil analisa data mandiri

• a.     Laporan pengaduan dari masyarakat atau pekerja

• a.     Semua benar

1.       Badan Usaha PT. Sukses Makmur telah diperiksa oleh BPJS Kesehatan dengan temuan sebagai berikut:

·     PT Sukses Makmur telah mendaftarkan 50 pekerja dengan total upah yang dilaporkan  Rp. 250.000.000 dengan kewajiban iuran per bulan sebesar Rp. 12.500.000.

·     Sebanyak 50 pekerja belum didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan potensi kewajiban iuran sebesar Rp. 12.500.000.

·     Sampai dengan tahapan monitoring SPHP, Badan Usaha tersebut tidak patuh melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga dikenakan sanksi denda administratif 0,1% pada bulan April 2023

·     Selanjutnya, Badan Usaha PT Sukses Makmur menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dan melaporkan bukti kepatuhan pada bulan Juni 2023.

Berapakah besaran denda administratif 0,1% yang harus dibayarkan oleh PT Sukses Makmur:

• a.     Rp. 75.000

• a.     Rp. 25.000

• a.     Rp. 12.500

• a.     Rp. 60.000

 

1.       Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan paling lambat ……. setelah berita acara pengambilan keterangan ditandatangani oleh petugas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau pejabat yang ditunjuk.

• a.     7 hari kerja

• a.     10 hari kerja

• a.     14 hari kerja

• a.     3 hari kerja

1.       Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara disetujui oleh pimpinan unit kerja maka langkah selanjutnya yaitu Relationship Officer membuat :

• a.     Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

• a.     Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir

• a.     Kertas Kerja Pemeriksaan

• a.     Program Pemeriksaan

1.       Merujuk pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019, Pemeriksaan Kepatuhan dilaksanakan berdasarkan:

• SK Pengangkatan Petugas Pemeriksa

• Kompetensi Petugas Pemeriksa

• Surat Perintah Tugas

•      Hasil Analisa mandiri

1.       Relationship Officer dalam melaksanakan pemeriksaan wajib didahului dengan:

• a.     memasuki tempat kerja, kantor perusahaan, bangunan dan/atau rumah yang digunakan sebagai tempat menjalankan kegiatan usaha

• a.     meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran

• a.     meminta dan memperoleh data ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

• a.     menginformasikan susunan tim pemeriksa yang akan melaksanakan pemeriksaan sesuai surat perintah tugas