A. harmonisasi

Apa yang dimaksud dengan Pengharmonisasian?

• Proses evaluasi peraturan perundang-undangan

• Proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan

• Proses pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan

• Proses pengesahan peraturan perundang-undangan

Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan?

• Presiden

• Menteri Hukum dan HAM

• DPR

• Menteri Keuangan

Apa yang dimaksud dengan Konsepsi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

• Penjelasan Umum

• Aspek Substansi

• Sistem Hukum

• Materi Muatan

Apa yang menjadi landasan hukum dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan?

• Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015

• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

• Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

Apa yang menjadi akibat dari disharmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan?

• Keseragaman interpretasi hukum

• Kepastian hukum yang tinggi

• Efektivitas pelaksanaan yang baik

• Ketidakpastian hukum

Apa yang dimaksud dengan Lex posterior derogat legi priori dalam konteks hukum?

• Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan aturan hukum yang lama

• Aturan hukum yang lebih lama mengesampingkan aturan hukum yang baru

• Aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum

• Aturan hukum yang umum mengesampingkan aturan hukum yang khusus

Apa yang menjadi faktor penyebab disharmoni Rancangan Peraturan Perundang-undangan?

• Koordinasi yang kuat antar lembaga

• Pembentukan PUU oleh lembaga yang berbeda

• Pendekatan sistem yang terintegrasi

• Akses masyarakat yang luas

Apa yang menjadi fungsi dari Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan?

• Mengintegrasikan PUU dalam suatu Kerangka Sistem Hukum Nasional

• Mengurangi potensi disharmoni PUU

• Meningkatkan ketidakpastian hukum

• Menciptakan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan hukum

Siapa yang berwenang untuk mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi?

• Presiden

• Masyarakat

• DPR

• Menteri Hukum dan HAM

Apa yang menjadi kiat untuk mengatasi disharmoni Rancangan Peraturan Perundang-undangan?

• Menggunakan bahasa asing dalam pembentukan PUU

• Mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi

• Menerapkan asas hukum/doktrin hukum

• Mengubah/mencabut pasal yang mengalami disharmoni