latihan persiapan

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun:

• 1950

• 1955

• 1982

• 1999

• 2004

Dalam pemilu Anggota DPD yang menjadi syarat dalam pencalonan adalah:

• a.       Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di dapil yang bersangkutan mulai dari Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 500 pemilih, sampai Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5 ribu pemilih

• a.       Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di dapil yang bersangkutan mulai dari Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1000 pemilih, sampai Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5 ribu pemilih

• a.       Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di dapil yang bersangkutan mulai dari Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit 5 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1000 pemilih, sampai Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5 ribu pemilih

• a.       Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di dapil yang bersangkutan mulai dari Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit 5 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1000 pemilih, sampai Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak 10 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5 ribu pemilih

• a.       Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di dapil yang bersangkutan mulai dari Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit 5 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1000 pemilih, sampai Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak 25 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5 ribu pemilih

   Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jumlah kursi untuk setiap dapil dalam pemilihan anggota DPD adalah sebanyak ….. kursi:

• 2

• 4

• 6

• 8

• 10

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri terdapat pada

• Pasal 20 A UUD RI 1945

• Pasal 22 D UUD RI 1945

• Pasal 22 E UUD RI 1945

•      Pasal 23 D UUD RI 1945

• Pasal 23 E UUD RI 1945

Penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu dilaksanakan di

• Bawaslu

• PYUN

• DKPP

• MK

• Semua Salah

Sistem pengendalian merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi di lingkungan:

• KPU

• KPU Provinsi

• KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota

• Sekretariat

Sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota:

• a.       Sengketa kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu

• b.       Sengketa hasil pemilu

• c.       Sengketa proses pemilu

• d.       Sengketa perbatasan wilayah

• e.       Sengketa badan privat

Dalam khazanah konsep Pemilu dikenal adanya pemangku kepentingan primer dan pemangku kepentingan sekunder. Berikut manakah pernyataan yang benar?

• a.       KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah pemangku kepentingan primer bagi lembaga penyelenggara pemilu

• b.       KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah pemangku kepentingan sekunder bagi lembaga penyelenggara pemilu

• c.       KPU dan DKPP adalah pemangku kepentingan sekunder bagi lembaga penyelenggara pemilu

• d.       Bawaslu dan DKPP adalah pemangku kepentingan sekunder bagi lembaga penyelenggara pemilu

• e.       DKPP adalah DKPP adalah pemangku kepentingan sekunder bagi lembaga penyelenggara pemilu

   

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilu, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk untuk:

• a.       Membantu kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

• b.       Memfasilitasi ncaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

• c.       Mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

• d.       Melaksanakan kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

• e.       Mewujudkan kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

Pernyataan yang bukan isi dari Pasal 80 dari UU Pemilu adalah

• a.       Sekretariat KPU Provins dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi

• b.       Sekretaris KPU Provinsi merupakan aparatur sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• c.       Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• d.       Sekretaris KPU Provinsi secara administrative bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi

• e.       Sekretaris KPU Provinsi harus mematuhi seluruh keinginan Anggota KPU Provinsi meskipun melanggar peraturan perundang-undangan