Quiz 2 PILKADA 54 Nomer (by Ali Said)

    Undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah :

• UU Nomor 16 Tahun 2010
• UU Nomor 10 Tahun 2016
• UU Nomor 26 Tahun 2010
• UU Nomor 11 Tahun 2016
• UU Nomor 07 Tahun 2017

    Beberapa saat setelah pemungutan suara Pemilukada terungkap bahwa tim kampanye pasangan calon menerima sejumlah dana yang tidak dicatat dalam laporan dana kampanye dan jumlahnya melampaui batas sumbangan minimal yang harus dicatatkan. Mengapa hal itu tidak dapat diproses sebagai tindak pidana Pemilukada :

• Karena kurangnya pengawasan terhadap dana kampanye
• Kurangnya koordinasi antara KPU dan polisi
• Karena adanya rekening dana kampanye tidak resmi
• Karena adanya ketentuan mengenai batas waktu pelaporan pelaanggaran Pemilukada
• Karena kurangnya penegak hukum

    Pelanggaran yang sering terjadi saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut, kecuali :

• Anak dibawah umur terdaftar sebagai pemilih
• TNI Polri terdaftar sebagai pemilih
• Orang yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah terdaftar sebagai pemilih
• Pindah domisili tetapi terdaftar sebagai pemilih
• Orang meninggal tetapi terdaftar sebagai pemilih

    Salah satu hal yang perlu dilakukan daalam menindaklanjuti laporan mengenai ijazah palsu pada pelaksanaan Pemilukada adalah :

• Melakukan penelusuran terhadap riwayat pendidikan calon
• Menghilangkan syarat minimal pendidikan
• Melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan
• Meningkatkan ancaman hukuman atas tindakan kandidat
• Tidak perlu dipersoalkan karena bukan merupakan syarat utama

    Lembaga pemantau Pemilu mempunyai hak sebagai berikut ini, kecuali :

• Mengamati dan mengumpulkan informasi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara
• Mendapatkan akses informasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten kota
• Berada di dalam TPS
• Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan
• Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan

    Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu :

• 20 hari
• 15 hari
• 25 hari
• 30 hari
• 31 hari

    Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah, pelaksanaan kampanye pasangan calon dilaksanakan pada :

• Rabu 25 September 2024
• Kamis 26 September 2024
• Jum’at 27 September 2024
• Sabtu 28 September 2024
• Minggu 29 September 2024

Pembenahan administrasi kependudukan akan berpengaruh terhadap :

• Minimalisasi konflik antara peserta dengan penyelenggara Pemilukada
• Disiplin peserta Pemilu/Pemilukada
• Data anggota partai politik dan daftar pemilih tetap
• Pendidikan pemilih
• Sirkulasi kekuasaan

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 berlangsung pada :

• 23 November 2024
• 24 November 2024
• 25 November 2024
• 26 November 2024
• 27 November 2024

Sanksi bagi lembaga pemantau Pemilihan yang tidak menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam waktu yang telah ditentukan :

• Peringatan lisan
• Peringatan tertulis
• Dinonaktifkan untuk sementara
• Diberhentikan dari kegiatan pemantauan
• Dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan