quis 2

quis 2

9th - 12th Grade

5 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

EVALUASI TEMA1 SUBTEMA 1 KELAS 4 SD

EVALUASI TEMA1 SUBTEMA 1 KELAS 4 SD

7th - 12th Grade

10 Qs

Números Naturales

Números Naturales

8th - 10th Grade

10 Qs

Ramadan

Ramadan

7th - 12th Grade

10 Qs

Penerapan Penyimpanan BHP - Evaluasi.1

Penerapan Penyimpanan BHP - Evaluasi.1

12th Grade

10 Qs

二年级体健《情绪》-复习

二年级体健《情绪》-复习

1st - 12th Grade

10 Qs

(04/21) - 6. P3K & Anti Sexual Harrasment

(04/21) - 6. P3K & Anti Sexual Harrasment

10th - 12th Grade

10 Qs

kuis ekonomi

kuis ekonomi

10th Grade

10 Qs

IGTS 2021

IGTS 2021

10th - 12th Grade

10 Qs

quis 2

quis 2

Assessment

Quiz

Other

9th - 12th Grade

Hard

Created by

Gembul Projek

FREE Resource

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 16 pts

Bisakah kalian mengurutkan tahapan pemilu!

Masa tenang >> pemungutan suara >> penghitungan suara

Pengucapan sumpah DPR dan DPD >> Masa tenang >> penetapan hasil pemilu

Pencalonan presiden dan wakil presiden >> pencalonan anggota DPD >> penetapan peserta pemilu

Rekapitulasi hasil perhitungan suara >> pemungutan suara >> penetapan hasil pemilu

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 16 pts

Manakah pasangan yang tepat antara partai dengan ideologinya?

PKS >< Nasionalis

PSI >< Islamic

PAN >< Nasionalis

Golkar >< Nasionalis

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 16 pts

Apa tugas MK dalam ranah pemilu yang sedang berlangsung?

Ikut mendukung salah satu pihak

Memberikan putusan terkait perselisihan mengenai pemilihan umum

Tidak adanya peran

Membubarkan partai politik

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 16 pts

Apa landasan KPU memiliki wewenang dalam mengatur pemilu yang akan berlangsung?

Pasal 22E ayat (5)

Pasal 1 ayat (3)

Pasal 27 ayat (1)

Pasal 28E ayat (1)

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 16 pts

Di bawah ini yang tidak boleh ikut melakukan kampanye, kecuali?

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Gubernur dan deputi gubernur senior

Anggota Partai yang sedang tidak menjabat di pemerintahan

Komisaris badan usaha milik negara