SIMULASI 08

Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dapat dikenai sanksi …

• a. Teguran
• b. Sedang
• c. Administratif
• d. administrasi pembatalan sebagai pasangan calon
• e. Pidana

Yang dapat memberikan Sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih ialah …

• a. KPU
• b. KPU Provinsi
• c. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi
• d. KPU Kabupaten Kota
• e. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon didaftarkan kepada …

• a. KPU Provinsi dan diketahui Bawaslu Provinsi
• b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
• c. KPU dan Bawaslu
• d. DKPP
• e. Badan Pemeriksa Keuangan

Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 adalah …

• a. Pelanggaran yang berkaitan dengan adaministrasi pemilihan
• b. Pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara pemilihan
• c. Pelanggaran terhadap Pemberkasan
• d. Pelanggaran yang berkaitan dengan Pelanggaran melawan hukum
• e. pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif

Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat

• a. Final
• b. Swadaya
• c. Mengikat
• d. Kesepakatan
• e. Kemufakatan

Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk …

• a. Lembaga Bersama dalam penegakan Hukum Pemilihan
• b. DKPP
• c. Sentral Penegakan Hukum Terpadu
• d. sentra penegakan hukum terpadu
• e. Gakkumdu

Sentra penegakan hukum terpadu melekat pada ..

• a. Bawaslu Saja
• b. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
• c. Bawaslu Provinsid dan Panwas Kabupaten / Kota
• d. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota
• e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan

Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada …

• a. Anggaran Pendapatan Negara
• b. Anggaran Pendapatan Daerah
• c. Anggaran Bawaslu
• d. Anggaran KPU
• e. Anggaran DKPP

sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan …

• a. peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, dan peraturan Ketua Bawaslu
• b. peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu
• c. peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU
• d. peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua Bawaslu dan DKPP
• e. peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu

Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama … hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan

• a. 3
• b. 7
• c. 9
• d. 14
• e. 21