Monev RO April 2024

Apa dasar hukum yang kita sampaikan terhadap badan usaha untuk melakukan rekonsiliasi hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu?

• Peraturan direksi BPJS kesehatan nomor 15 tahun 2022

• Pasal 19 undang undang nomor 24 tahun 2011

• Pasal 45 peraturan presiden nomor 82 tahun 2018

• Pasal 55 undang undang nomor 24 tahun 2011

Badan usaha PT. ABC memiliki jumlah pekerja sejumlah 500 orang dengan Status pekerja terdiri dari 200 orang sebagai karyawan tetap, 150 orang karyawan kontrak, 50 orang sebagai buruh harian lepas dan 100 orang sebagai karyawan percobaan. Pekerja yang terdaftar di master file BPJS kesehatan sebanyak 300 pekerja. Setelah dilakukan konfirmasi terhadap pekerja yang Yang terdaftar di master file BPJS kesehatan didapati 170 orang sebagai karyawan kontrak, 20 orang ternyata sudah tidak bekerja namun lupa dilaporkan, 110 orang sebagai karyawan tetap.

Berapakah jumlah pekerja yang harus didaftarkan ke dalam PT ABC ?

• 200 pekerja

• 150 pekerja

• 220 Pekerja

• 170 Pekerja

Kertas Kerja Pemeriksaan berfungsi sebagai, kecuali :

• Bukti bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan

• Acuan dalam melakukan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan entitas subjek pemeriksaan

• Acuan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

• Referensi untuk pengenaan sanksi administrative

Seorang Relationship Officer   telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) terhadap BU PT BCD pada tanggal 6 Mei 2024. Pada tanggal berapa pemeriksaan lapangan tersebut dilaksanakan:

• 13 Mei 2024

• 20 Mei 2024

• 27 Mei 2023

• 30 Mei 2024

Badan Usaha PT. Gaslah telah diperiksa oleh BPJS Kesehatan dengan temuan sebagai berikut:

Badan Usaha telah mendaftarkan 50 pekerja dengan total upah yang dilaporkan  Rp. 250.000.000 dengan kewajiban iuran per bulan sebesar Rp. 12.500.000.

Sebanyak 50 pekerja belum didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan potensi kewajiban iuran sebesar Rp. 12.500.000.

Sampai dengan tahapan monitoring SPHP, Badan Usaha tersebut tidak patuh melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga dikenakan sanksi denda administratif 0,1% pada bulan Februari 2024

Selanjutnya, Badan Usaha  menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dan melaporkan bukti kepatuhan pada bulan Juni 2024.

Berapakah besaran denda administratif 0,1% yang harus dibayarkan oleh PT Gaslah :

• Rp. 75.000

• Rp. 25.000

• Rp. 12.500

• Rp. 60.000

Berikut merupakan susunan tata cara pemeriksaan di kantor :

• Perencanaan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

• Penerbitan Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor, Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelaporan Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

• Perencanaan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelaporan Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

• Perencanaan pemeriksaan, Penerbitan surat Perencanaan pemeriksaan, Penerbitan surat perintah tugas, pemantauan tindak Ianjut hasil pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan.

Tata Cara Pemeriksaan Kepatuhan antara lain terdiri dari :

• Pemeriksaan Biasa dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

• Pemeriksaan Online dan Pemeriksaan Offline

• Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Biasa

• Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan

Apabila pemberi kerja hanya menindaklanjuti sebagian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan maka simpulan pada LHPA :

• Patuh

• Patuh dengan Catatan

• Tidak Patuh

• Tidak Patuh dengan Catatan

Simpulan pemeriksaan dapat dinyatakan Patuh dengan catatan apabila :

• Temuan tidak ditindaklanjuti karena Pekerja terdaftar sebagai anak usia > 21 th pada segmen PPU Swasta

• Temuan tidak ditindaklanjuti karena Pekerja terdaftar sebagai anggota keluarga pada segmen PBPU

• Temuan tidak ditindaklanjuti karena Pekerja terdaftar sebagai peserta pada segmen PPU PN (PNS, TNI, POLRI)

• Temuan tidak ditindaklanjuti karena Pekerja terdaftar sebagai peserta pada segmen PBI

Ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, adalah :

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 15 Tahun 2021

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020

• Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019