4. pembentukan

Apa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan?

• Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum

• Peraturan yang hanya berlaku untuk pejabat negara

• Peraturan yang tidak memuat norma hukum

• Peraturan yang hanya berlaku di tingkat provinsi

Siapakah yang berwenang untuk membentuk atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan?

• Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang

• Lembaga internasional

• Masyarakat umum

• Pihak swasta

Berapa tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan RUU?

• Satu tingkat

• Empat tingkat

• Dua tingkat

• Tiga tingkat

Apa yang dilakukan dalam tahapan Perencanaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

• Penyusunan Prolegnas, program penyusunan Peraturan Pemerintah, dan program penyusunan Peraturan Presiden

• Penyusunan Naskah Akademik dan Prolegnas jangka menengah

• Penyusunan RUU kumulatif terbuka dan RUU di luar Prolegnas

• Penyusunan Raperda Provinsi dan Raperda Kabupaten/Kota

Siapakah yang mengesahkan RUU menjadi UU setelah disetujui bersama?

• Gubernur

• Presiden

• DPR

• Menteri

Apa yang dimaksud dengan Prolegnas?

• Program penyusunan Raperda

• Program penyusunan Peraturan Pemerintah

• Program penyusunan Perda Provinsi

• Program legislasi jangka menengah

Siapakah yang dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam pengharmonisasian RUU?

• Panitia antarkementerian

• Sekretaris Daerah

• Panitia antarnonkementerian

• Biro hukum

Apa yang dilakukan dalam tahapan Penyusunan Raperda?

• Pembahasan oleh DPRD Provinsi dan Gubernur

• Pengesahan RUU oleh Presiden

• Penyusunan Naskah Akademik

• Pembahasan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi

Siapakah yang berhak memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

• Hanya ahli hukum

• Hanya anggota DPR

• Masyarakat

• Hanya pejabat negara

Apa yang dilakukan dalam tahapan Pengesahan RUU setelah disetujui bersama?

• Dilakukan oleh Presiden dengan membubuhkan tandatangan

• Dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi

• Dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Gubernur

• Dilakukan oleh Sekretaris Daerah