WHT Part 2

PT. PENGERAH TENAGA KERJA (PTK) memberikan jasa kepada PT. JAWA DWIPA berupa jasa outsourcing tenaga kerja (termasuk jasa kebersihan) selama bulan Januari 2024. PT. PTK kemudian menagih jasa sebesar Rp. 55.000.000 kepada PT. JAWA DWIPA. Tagihan tersebut terdiri dari fee sebesar Rp. 5.000.000, material (pengharum, anti kuman dan pembersih) sebesar Rp. 10.000.000 dan upah tenaga kerja outsourcing sebesar Rp. 40.000.000. Maka atas transaksi tersebut:

• Dipotong PPh Pasal 23 atas pembayaran Rp 55.000.000

• Dipotong PPh Pasal 23 atas pembayaran Rp 5.000.000

• Dipotong PPh Pasal 21 pembayaran sebesar Rp  40.000.000

• Tidak ada objek pemotongan PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 4 ayat 2

PT. ANAK BUMD (usaha perdagangan besar) membeli makanan nasi Padang dengan Merk Minang untuk keperluan rapat internal perusahaan sebesar Rp. 2.400.000. Pembelian tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2024. Maka atas transaksi tersebut...

• Tidak memotong pajak penghasilan

• Memotong PPh Pasal 23 atas jasa pengadaan catering

• Memotong PPh Pasal 21 atas jasa pengadaan catering

• Memotong PPh Pasal 22 karena termasuk kategori pengadaan barang

Kantor Cabang PT. BPD melakukan pemotongan pajak atas bunga deposito yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan nilai deposito sebesar Rp. 50.000.000. Pemotongan tersebut dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024. Maka atas pemotongan pajak tersebut ....

• Tidak dilakukan pemotongan karena simpanan deposito dibawah Rp 50.000.000

• Dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan bersifat tidak final

• Dilakukan pemotongan  PPh Pasal 21 karena merupakan pasif income

• Dilakukan pemotongan PPh Pasal 4(2) dan bersifat final

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) melakukan pembelian alat tulis kantor pada tanggal 9 Mei 2024 sebesar Rp. 9.000.000. Pajak Penghasilan apa dan berapakah nominal yang dipungut oleh kasir pada terhadap PT. BRI tersebut

• PPh Pasal 23 dengan jumlah Rp. 135.000

• PPh Pasal 22 dengan jumlah Rp. 135.000

• PPh Pasal 22 dengan jumlah Rp. 180.000

• Tidak ada pemungutan Pajak Penghasilan

PT. KONSTRUKSI  adalah perusahaan jasa konstruksi yang melakukan pembangunan gedung kantor DANA PENSIUN ABG dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.500.000.000  pada bulan Juni 2024.  DANA PENSIUN ABG pada tanggal 30 Juli 2024 membayar sebesar Rp 1.000.000.000 sebagai uang muka pekerjaan pembangunan gedung. PT. KONSTRUKSI mempunyai kualifikasi usaha sebagai jasa konstruksi. Pajak Penghasilan jenis apakah yang dipungut oleh DANA PENSIUN ABG dan berapa jumlahnya ...

• PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 40.000.000

• PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 20.000.000

• PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 15.000.000

• Tidak ada jawaban yang benar

Tuan TONO mengerjakan dekorasi sebuah ruangan kantor Yayasan Kesejahteraan Pegawai ABG dengan upah borongan sebesar Rp. 600.000, dan pekerjaan diselesaikan dalam waktu 2 hari (4-5 Juni 2024). Pajak Penghasilan apakah yang dipotong / dipungut oleh Yayasan Kesejahteraan ABG dan berapakah besarnya pajak yang dipotong / dipungut ...

• PPh Pasal 21 sebesar Rp 50.000

• PPh Pasal 23 sebesar Rp 9.000

• PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 9.000

• Objek Pemotongan dibawah Rp 450.000 tidak dipotong PPh Pasal 21/26

PT . GEGAP GEMPITA  menyewakan ruangan pada bulan Juni 2024  kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. AAA. Nilai sewa sebesar Rp10.000.000 selama 1 tahun. Bagaimana perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut

• Tidak ada objek pemotongan

• Dipotong PPh Pasal 4(2) sebesar Rp 1.000.000 oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan untuk tahun 2024

• Dipotong PPh Pasal 4(2) sebesar Rp 1.000.000 oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan untuk tahun 2024

• Dipotong PPh Pasal 4(2) sebesar Rp 700.000 untuk tahun 2024

PT. PRATAMA MADYA memberikan fasilitas berupa rumah dinas kepada Ir.Hanowan. Rumah dinas digunakan oleh karyawan selama 1 tahun dengan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000/tahun yang  dilakukan pada 9 Juli 2024 dimana pembayaran diterima dimuka. Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut

• Dipotong PPh Pasal 4(2) sebesar Rp 1.000.000 oleh PT PRATAMA MADYA

• Dipotong PPh Pasal 4(2) sebesar Rp 1.000.000 oleh Ir.Hanowan

• Disetorkan sendiri   PPh Pasal 4(2) sebesar Rp 1.000.000 oleh PT PRATAMA MADYA

• Tidak ada objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2

Kantor  Konsultan Pajak Gunawan dan rekan (berbentuk firma) mendapatkan kontrak kerja review perpajakan PT. SUMATERA (jasa konstruksi). Pada tanggal 02 Februari 2024, KKP Gunawan dan rekan menagih termin I sebesar Rp 500.000.000 yang terdiri dari biaya konsultasi sebesar Rp. 200.000.000, serta biaya hotel, tiket, dan makan restoran sebesar Rp. 300.000.000. Maka PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. SUMATERA adalah

• Tidak ada pemotongan PPh Pasal 23

• Rp. 5.000.000

• Rp. 4.000.000

• Rp. 1.000.000

PT. Rawat Mesin (berdiri sejak Januari 2024) merupakan perusahaan jasa perawatan mesin pabrik yang menyerahkan jasanya kepada Wajib Pajak dalam negeri di seluruh Indonesia. Perlakuan perpajakan yang tepat atas penghasilan yang diterimanya pada bulan Maret 2024  adalah

• Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x jumlah imbalan bruto

• Wajib Pajak baru bebentuk perseroan tidak dapat memanfaatkan Fasilitas PP23 Tahun 2018

• Wajib Pajak yang baru berdiri dan dalam masih tahap investasi tidak akan dipotong PPh Pasal 23 tanpa memerlukan Surat Keterangan Bebas Pajak

• Wajib Pajak yang baru berdiri dan dalam masih tahap investasi tidak akan dipotong PPh Pasal 23 jika ada Surat Keterangan Bebas Pajak