Asesmen Sumatif

Penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut dengan...

• a.       Otonomi daerah

• b.      Desentralisasi

• c.       Tugas pembantuan

• d.      Dekonsentrasi

  Berikut ini landasan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah yang tepat adalah...

• a.       UU Nomor 23 Tahun 2014

• b.      UU Nomor 24 Tahun 2014

• c.       UU Nomor 25 Tahun 2014

• d. UU Nomor 26 Tahun 2014

Berikut ini yang bukan merupakan urusan pemerintahan yang tercantum pada UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah…

• a. Absolut

• b. Konkuren

•  c. Umum

•  d. Khusus

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karenanya, tidak ada hubungannya dengan otonomi atau desentralisasi. Ruang lingkup yang menjadi urusan pemerintah pusat diterangkan dalam…

• a. Pasal 10 Ayat 1

• b. Pasal 12 Ayat 1

• c. Pasal 12 Ayat 2

• d. Pasal 25 Ayat 1

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip, kecuali…

• a. Akuntabilitas

• b. Efektif

• c. Efisiensi

• d. Eksternalitas

Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang berarti…

• a. Adanya penyerahan tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat

• b. Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas seluruh wilayah Indonesia

• c. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas daerahnya tanpa terhalang Undang-Undang

• d. Adanya pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu disebut…

• a. Daerah otonom

• b. Tugas pembantuan

• c. Dekonsentrasi

• d. Desentralisasi

Penyelenggara pemerintah daerah terdiri atas…

• a. Presiden, wakil presiden, dan DPR

• b. Presiden, wakil presiden, dan gubernur

• c. Para menteri negara, gubernur, dan DPR

• d. Gubernur, wali kota atau bupati beserta wakilnya

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang…

• Menguntungkan pejabat daerah

• Membantu pejabat daerah

• Meringankan pemerintah pusat

• Sesuai aspirasi masyarakat daerah

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

1. 1) Mencegah pemusatan keuangan

2. 2) Penyusunan program-program dalam perbaikan sosial ekonomi lokal

3. 3) Terpeliharanya keutuhan NKRI

4. 4) Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional

5. Pernyataan di atas yang merupakan tujuan pelaksanaan asas desentralisasi ditunjukkan oleh nomor…

• a. 1) dan 2)

• b. 2) dan 3)

• c. 2) dan 4)

• d. 2) dan 4)