Latihan Soal Pemilu 1955_ SUPERVIS Sem. Genap

Latihan Soal Pemilu 1955_ SUPERVIS Sem. Genap

12th Grade

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

12th Grade

15 Qs

Kehidupan Politik Ekonomi pada Awal Kemerdekaan 1945-1949

Kehidupan Politik Ekonomi pada Awal Kemerdekaan 1945-1949

12th Grade

15 Qs

QUIZ AWAL DEMOKRASI TERPIMPIN

QUIZ AWAL DEMOKRASI TERPIMPIN

11th - 12th Grade

10 Qs

demokrasi parlementer

demokrasi parlementer

12th Grade

15 Qs

Reformasi#3 Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Reformasi#3 Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

12th Grade

10 Qs

Quiz Sejarah Demokrasi Liberal

Quiz Sejarah Demokrasi Liberal

12th Grade

15 Qs

Kuis Ke 2 Kelas XII

Kuis Ke 2 Kelas XII

12th Grade

10 Qs

Soal Pemahaman Sejarah Indonesia

Soal Pemahaman Sejarah Indonesia

12th Grade - University

10 Qs

Latihan Soal Pemilu 1955_ SUPERVIS Sem. Genap

Latihan Soal Pemilu 1955_ SUPERVIS Sem. Genap

Assessment

Quiz

History

12th Grade

Hard

Created by

Fatmah Naira

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemilu merupakan salah satu wujud dari pelaksaan Demokrasi di sebuah negara. Begitu pula dengan Indonesia yang merupakan negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum untuk menyalurkan aspirasi warga negaranya mulai dari orde lama, orde baru maupun reformasi yang merupakan wujud nyata partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan. Pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru dan reformasi memiliki beberapa perbedaan, Perbedaan tersebut yaitu …

Pada masa Orde Baru Presiden dipilih oleh MPR dan pada masa Reformasi  Presiden dipilih oleh rakyat

Pada masa Orde Baru terdapat penggabungan partai menjadi tiga, pada masa Reformasi muncul banyak partai peserta pemilu

Pada masa Orde Baru pemilu memilih anggota DPRD, DPR, MPR dan DPD , Pada masa Reformasi memilih anggota DPRD, MPR dan DPR

 Pada masa reformasi terdapat penggabungan partai menjadi tiga, pada masa orde baru  muncul banyak partai peserta pemilu

Pada masa Orde Baru memilih Dewan Perwakilan Daerah, pada masa Reformasi tidak memilih anggota DPD

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dokumen Gilchrist menjadi salah satu alasan PKI untuk menyebarkan isu akan adanya aksi kudeta dari TNI AD. Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Gilchrist adalah…

Dokumen pemerintah tentang operasi penumpasan PKI 1965

Dokumen PKI yang menyebutkan pembentukan Dewan Jenderal

Dokumen rahasia milik TNI AD yang  berisi rencana kudeta pemerintahan pada 5 Oktober 1965

Dokumen duta besar Inggris yang berisi kerja sama di bidang politik

Dokumen rahasia dari duta besar Inggris di Jakarta yang didalamnya menyebutkan “our local army friend” sehingga dicurigai adanya kerja sama dengan TNI AD

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pada demokrasi liberal, partai politik memiliki peran yang sangat besar karena…

Kabinet bertanggung jawab kepada pemimpin partai

Kekuasaan hanya terpusat pada partai politik

Presiden dapat dipilih dari partai politik besar

Partai politik dapat membentuk kabinet partai

Kabinet dipilih oleh partai politik besar

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Perhatikan Informasi berikut ini!

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit atau keputusan presiden yang berisi tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah untuk mengatasi kegagalan konstituante dan ketidakstabilan politik.

adapun kegagalan Badan Konstituante dalam hal ini konstituante gagal dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti dari UUD Sementara (UUDS) 1950.

dalam perjalanan politiknya UUDS 50 sering terjadi pergantian kabinet, usulan presiden soekarno pada waktu itu sempat mengalami pro dan kontra. menindaklanjuti hal tersebut, dewan konstituante melakukan pemungutan suara pada 30 mei 1959 hasilnya adalah sebanyak 269 suara setuju atas penetapan kembali UUD 1945 dan 199 lainnya tidak setuju. Akibat kegagalan yang dialami, Badan Konstituante dipandang tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada hari Minggu, 5 Juli 1959, pukul 17.00. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pemerintah Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950 dan menerapkan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

 

Dari narasi diatas tujuan presiden sukarno mengeluarkan dekrit 5 juli 1959 adalah...

 

 

 

 Gagalnya pemerintahan akibat gonta ganti kekuasaan di pemerintahan

 

Mengambil respon atas tidak stabilnya politik yang terjadi serta gagalnya konstituante dalam membuat undang-undang

 

Mengambil keputusan agar pembangunan di Indonesia stabil

Untuk membawa Indonesia pada pemerintahan demokrasi terpimpin yang berdasar UUD

 

Memperbaiki gagalnya dewan konstituante dalam menjalankan amanat UUD 1945

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Perhatikan data berikut ini :

1.      Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya

2.      Kembali ke UUD 1945

3.      Bubarkan badan kontituante

4.      Pembentukan MPRS dan DPAS

5.      Perhebat ketahanan Republik Indonesia

         Data diatas yang termasuk isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah….

 

3 , 4 dan 5

2 , 3 dan 5

2 , 3 dan 4

1 , 3 dan 4

1 , 2 dan 3

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Kabinet yang menteri-menterinya terdiri/berasal dari para ahli disebut....

 

Ekonomi Ali Baba

kabinet Dwikora

Kabinet Kaki empat

Zaken kebinet

Politik dagang sapi

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Mendekati Pemilu 2024 Pertahana (incumbent) melakukan politik/ usaha untuk menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana, dengan tujuan tertentu untuk memenangkan Pemilu. Jauh sebelumnya Masa Demokrasi Liberal berlangsung sejak pengakuan kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, hingga Dekrit Presiden pada 22 Juli 1959, yang memulai masa Demokrasi terpimpin.

Pada masa ini kabinet dipilih dari partai politik, atau koalisi partai politik, yang terbesar yang ada di parlemen atau disebut Kabinet Parlementer. Karena sistem ini menyebabkan negosiasi antara partai-partai untuk membentuk koalisi. Negosiasi ini melibatkan pembagian kekuasaan, seperti pembagian jabatan menteri. Negosiasi politik ini dilakukan rahasia atau tanpa diketahui publik, dengan para pemimpin partai menentukan pembagian posisi dalam kabinet.. Negosiasi politik pada masa Demokrasi Liberal(Parlementer) di sebut...

Politik Revance Idea

Politik Devide et Impera

Politik Dagang Sapi

Politik Gentong Babi

Zaken Kabinet

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?