Quis Hukum Acara Perdata, Pertemuan ke-2

Hukum Acara Perdata disebut juga hukum formil (Formal Recht)
karena karena .....

• mengatur proses penyelesaian perkara perdata secara formil melalui
  lembaga yang berwenang (lembaga peradilan) yang didasarkan pada
  ketentuan perundang-undangan yang berlaku

• mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui
  lembaga kehakiman

• Mengatur mekanisme penanganan perkara oleh hakim

• mengatur proses penyelesaian perkara perdata secara langsung melalui pembuktian di dalam pengadilan

Kata "acara" dalam diksi Hukum Acara Perdata, mengandung arti bahwa ...

• Semua rangkaian penyelesaian perkara di pengadilan merupakan sebuah acara

• acara (proses) penyelesaian perkara perdata tersebut haruslah
  dilakukan oleh lembaga peradilan dengan melalui tahapan-tahapan
  tertentu.

• Pengadilan harus menyelenggarakan proses penanganan perkara berdasarkan susunan acara

• Proses penangan perkara di pengadilan merupakan acara yang telah ditetapkan di dalam KUHAP

Hukum acara Perdata mengatur beberapa hal sebagi berikut kecuali ...

• bagaimana
  caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan

• bagaimana
  caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri

• Bagaimana caranya mencari barang bukti

• bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara
  sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil

• bagaimana cara
  melaksanakan putusan hakim

Apabila ketentuan hukum acara perdata sampai
dilanggar, maka akan mengakibatkan ruginya pihak-pihak itu sendiri
sama ada apabila ketentuan itu tidak dipatuhi oleh hakim maka akan berakibat....

• Hakim akan dihadapkan dalam sidang etik hakim

• Para pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut dapat mengajukan banding

• Putusannya akan dijadikan Jurisprudensi

• putusannya tidak sah menurut hukum

Peraturan-peraturan
hukum acara perdata bersifat memaksa (dwingend recht) artinya, kecuali ...

• Hukum acara Perdata menyelenggarakan kepentingan umum

• Peraturan hukum
  acara perdata yang bersifat memaksa tidak dapat dikesampingkan oleh
  pihak-pihak yang berperkara

• pihak-pihak yang berperkara mau tidak mau harus tunduk
  dan mematuhinya

• Pertaran-peraturan Hukum Acara Perdata memaksa Hakim untuk secara aktif melakukan pembuktian