PENGENATAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Standar Akuntansi Pemerintah diatur dalam:

• PP 71 Tahun 2020

• PP 71 Tahun 2010

• PMK No. 238 Tahun 2011

• PP 17 Tahun 2010

PP Nomor 71 Tahun 2010 diamanatkan bahwa penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, dilaksanakan:

• Paling Lambat 2010

• Paling Lambat 2012

• Paling Lambat 2015

• Paling Lambat 2016

Basis Akuntansi yang digunakan berdasarkan PP 71 Tahun 2010, yaitu:

• Akrual

• Kas

• Kas Menuju Akrual

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, merupakan peranan laporan keuangan berupa akuntabilitas

• True

• False

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, merupakan tujuan pelaporan keuangan

• True

• False

Unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan, disbeut entitas akuntansi

• True

• False

Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, disebut entitas pelaporan

• True

• False

informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, merupakan karakteristik pelaporan keuangan berupa:

• Realiable

• Dapat dibadingkan

• Dapat Dipahami

• Relevan

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi, merupakan karaketristik pelaporan keuangan berupa:

• Relevan

• Dapat dibandingkan

• Andal

• Dapat dipahami

prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu:

• Basis akuntansi

• Prinsip Nilai Historis

• Prinsip Realisasi

• Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)