ASESMEN FORMATIF APBN PART 1

Apa yang dimaksud dengan APBN?

• Asosiasi Pemerintah Baru Negara

• Asosiasi Pemuda Bangsa Nusantara

• Anggaran Pendapatan Belanja Negara

• Angkatan Perang Bumi Nusantara

Berapa fungsi yang dimiliki oleh APBN?

• Tujuh

• Enam

• Lima

• Empat

Apa fungsi APBN yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan?

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Anggaran

• Fungsi Stabilisasi

• Fungsi Distribusi

Kegiatan apa yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi yang merupakan fungsi dari APBN?

• Menaikkan pajak

• Mengurangi anggaran

• Memberikan subsidi

• Menurunkan pajak

Apa tujuan dari APBN?

• Semua jawaban benar

• Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah

• Mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan

• Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR

Bagaimana mekanisme penyusunan APBN?

• Pemerintah langsung menetapkan APBN tanpa melalui persetujuan DPR

• DPR langsung menetapkan APBN tanpa melalui persetujuan pemerintah

• Pemerintah menyusun RAPBN, kemudian DPR memberikan persetujuan menjadi APBN

• DPR langsung menetapkan APBN tanpa melalui persetujuan pemerintah

Apa yang dimaksud dengan RAPBN?

• Rencana Alokasi Pemerintah Baru Negara

• Rencana Alokasi Pendapatan Belanja Negara

• Rencana Anggaran Pemerintah Baru Negara

• Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Siapa yang menyetujui APBN menjadi undang-undang?

• Menteri Keuangan

• DPR

• Presiden

• Gubernur Bank Indonesia

Apa fungsi APBN yang bertujuan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara?

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribusi

• Fungsi Regulasi

• Fungsi Stabilisasi

Landasan Hukum APBN adalah ......

• UUD 1945 PASAL 22 AYAT 1 dan UU No 17 tahun 2002

• UUD 1945 PASAL 23 ayat 1 dan UU No 17 tahun 2003

• UUD 1945 PASAL 33 ayat 1 dan UU No 18 tahun 2003

• UUD 1945 PASAL 43 ayat 1 dan UU No 17 tahun 2000