PRE TEST PENYUSUNAN PERDA DAN PERKADA

Naskah Akademik adalah …

• Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

• Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun akademis mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

• Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademisi mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

• Naskah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 mengatur tentang....

• Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

• Pembentukan Produk Hukum Daerah.

• Pembentukan Peraturan Daerah.

• Pembentukan Peraturan Kepala Daerah.

Hal-hal yang dilakukan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja adalah...

• Pemerintahan Daerah melakukan self assesment (identifikasi dan inventarisasi perda dan perkada)

• Menetapkan perencanaan ranperda melalui perencanaan diluar propemperda dan menetapkan penambahan perencanaan pembentukan perkada hasil identifikasi dan inventarisasi.

• Merubah, mencabut atau menyusun perda berdasarkan perencanaan pembentukan perda dan perkada.

• Jawaban A, B, dan C adalah Benar.

Tahapan penyusunan peraturan daerah adalah…

• Perencanaan, Pembahasan, Penetapan, dan

  Pengundangan

• Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan.

• Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

• Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dilakukan oleh ….

• Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

• Bupati/Walikota.

• Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Walikota

• Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau

Kesusilaan adalah…

• Klasifikasi

• Klarifikasi

• Evaluasi

• Evakuasi

Bahasa perundang-undangan adalah….

• Bahasa yang tunduk pada kaidah baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.

• Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa indonesia, baik yang menyangkut penulisan peraturan perundang-undangan.

• Bahasa Indonesia yang tunduk  dan menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.

• Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.

Untuk menghasilkan suatu komposisi atau tulisan yang baik dan teratur, seorang perancang harus:  

• Memiliki kemampuan menggunakan bahasa dengan baik dan benar, memiliki kemampuan penalaran yang baik, menguasai kemampuan analisis bidang ilmunya untuk memecahkan obyek garapannya secara ilmiah.

• Memiliki kemampuan menggunakan bahasa dengan baik dan benar, memiliki kemampuan penalaran yang baik, menguasai kemampuan analisis bidang ilmunya untuk memecahkan obyek garapannya secara ilmiah, menguasai metode-metode dan teknik pengumpulan data dan menguasai kaidah-kaidah komposisi.

• Menguasai metode-metode dan teknik pengumpulan data dan menguasai kaidah-kaidah komposisi.

• Memiliki kemampuan penalaran yang baik, menguasai kemampuan analisis bidang ilmunya untuk memecahkan obyek garapannya secara ilmiah.

Alasan pembentukan peraturan daerah adalah ….

• Perintah peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi,  Rencana Pembangunan Daerah, dan aspirasi masyarakat.

• Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan

• Jawaban A dan B adalah SALAH.

• Jawaban A dan B adalah BENAR.

Berikut hal-hal terkait dengan peraturan daerah perubahan yaitu…

• Materi muatan sudah tidak sesuai dg perkembangan hukum pada  saat ini, materi muatan yg diubah  lebih dari 50%, adanya putusan pengadilan, perda pencabutan terdiri dari 2 Pasal, perda/perkada yang sudah dicabut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

• Materi muatan sudah tidak sesuai dg perkembangan hukum pada  saat ini, materi muatan yg diubah  lebih dari 50%, adanya putusan pengadilan, perda pencabutan terdiri dari 2 Pasal, perda/perkada yang sudah dicabut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

• Materi muatan sudah tidak sesuai dg perkembangan hukum pada  saat ini, materi muatan yg diubah  kurang dari 50%, dan adanya putusan pengadilan tingkat banding, perda pencabutan terdiri dari 1 Pasal.

• Jawaban A adalah BENAR