Dibawah ini adalah tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, kecuali?

Quiz Kelas XI

Quiz
•
Social Studies
•
11th Grade
•
Hard
Singgih Wardi
Used 1+ times
FREE Resource
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR
Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR
Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Lembaga negara yang berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang adalah
DPR dan MPR
DPD dan Gubernur
MK dan Presiden
DPR dan Presiden
DPR dan Gubernur
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh….
Panitia Delapan
Panitia Sembilan
PPKI
BPUPKI
Ir. Soekarno
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Dalam rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1945, kontitusi yang berlaku di negara Indonesia adalah….
UUD NRI Tahun 1945
Konstitusi RIS 1949
UUDS Tahun 1950
UUD RIS
UUD NRI Tahun 1945
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 Indonesia berada dalam orde lama. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi…,
Pancasila
Liberal
Komunis
Terpimpin
Rakyat
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilakukan empat kali selama sidang tahunan MPR. Perubahan kedua dilakukan pada sidaang tahunan MPR kedua pada tanggal
14 sampai 21 Oktober 1999
7 sampai 18 Agustus 2000
1 sampai 9 November 2001
1 sampai 11 Agustus 2002
1 sampai 10 Oktober 2003
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Salah satu perubahan yang mendasar terhadap ketatanegaraan Indonesia setelah terjadi amandemen UUD 1945 adalah….
MPR sebagai lembaga tertinggi negara berwenang untuk memilih presiden
Presiden tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membahas undang-undang bersama DPR
Dengan dihapuskannya DPA, presiden tidak lagi memiliki dewan pertimbangan
Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih secara langsung melalui pemilu setiap lima tahun sekali
DPA diganti DPD yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada preside terutama yang berkaitan dengan masalah daerah
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Wayground
10 questions
PPKN XII-4

Quiz
•
10th - 12th Grade
15 questions
Pancasila

Quiz
•
11th Grade
10 questions
Ulangan Harian PKN

Quiz
•
11th Grade
15 questions
Indonesia sebagai negara kesatuan

Quiz
•
8th Grade - University
10 questions
quiz multimedia

Quiz
•
9th - 12th Grade
10 questions
KUIS 1 (Bab Hukum dan Peradilan di Indonesia)

Quiz
•
11th Grade
15 questions
Quiz Konstitusi

Quiz
•
9th - 12th Grade
10 questions
LATIHAN SOAL PPKN KELAS 11

Quiz
•
11th Grade
Popular Resources on Wayground
25 questions
Equations of Circles

Quiz
•
10th - 11th Grade
30 questions
Week 5 Memory Builder 1 (Multiplication and Division Facts)

Quiz
•
9th Grade
33 questions
Unit 3 Summative - Summer School: Immune System

Quiz
•
10th Grade
10 questions
Writing and Identifying Ratios Practice

Quiz
•
5th - 6th Grade
36 questions
Prime and Composite Numbers

Quiz
•
5th Grade
14 questions
Exterior and Interior angles of Polygons

Quiz
•
8th Grade
37 questions
Camp Re-cap Week 1 (no regression)

Quiz
•
9th - 12th Grade
46 questions
Biology Semester 1 Review

Quiz
•
10th Grade