Sistem Jaminan Produk Halal 2025

Kementrian Agama RI, mempunyai tugas untuk menyelenggaran Jaminan Produk Halal membentuk Badan yang menyelenggaran produk halal disebut

• BJJPH

• BPJPH

• MUI

• Kemenag

Undang-undang yang mewajibkan produk halal yang beredar di pasaran adalah

• Undang-undang Pangan N0 33 Tahun 2014

• Undang-undang Kesehatan Masyarakat
• Undang-undang Perlindungan Konsumen
• Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun2014

Dalam menjalankan wewenangnya Kemenag melalui BPJPH bekerja sama dengan Kementrian/lembaga terkait seperti MUI dan LPH. MUI bertugas sebagai

• Menjamin kehalalan produk melalui Komisi Fatwa selama waktu tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan oleh LPH

• Lembaga pemeriksa halal dengan dasar pernyataan Komisi Fatwa MUI

• Badan penyelenggara jaminan produk halal

• Semua Jawaban benar

Dasar Hukum dalam menjalankan jaminan produk halal di Indonesia adalah

• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

• Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 Tentang pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014

• Peraturan Mentri Agama No 26 Tahun 2019 Tentang penyelenggaran Jaminan Produk Halal

• Semua Jawaban Benar

Prosedur sertifikasi halal harus melalui tahapan yakni

• Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada BPJPH

• BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen

• BPJPH menetapkan LPH

• Semua Jawaban benar

Untuk melaksanakan UU Jaminan Produk Halal, Lembaga pemeriksa Halal (LPH) sangat berperan penting dalam proses sertifikasi halal, LPH yang sudah ada sejak 34 Tahun yang lalu dan merupakan LPH Utama adalah

• LPPOM MUI

• LPH UIN

• LPH Muhammadiyah

• Semua Jawab salah

Pelaku Usaha yang akan mengurus sertifikat halal produknya, harus membuat dokumen sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan BPJPH, salah satunya adalah membuat manual Sistem Jaminan produk Halal, 3 kriteria utama yang harus dipenuhi adalah

• 1. 1. Kebijakan Halal

  2. 2. Produk Halal

  3. 3. bahan Halal

• 1. 1. Kebiajakan Halal

  2. 2. Tim Manajemen Halal

  3. 3. Pelatihan dan edukasi

• 1. 1. Kebijakan Halal

  2. 2. jaminan Produk Halal

  3. 3. Proses produk Halal

• Semua Jawaban Salah

Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang harus ada didalam dokumen SJPH pelaku usaha yang akan mengurus sertifikasi halal adalah Produk, Persyaratan dalam membuat suatu produk adalah

• Bahan yang digunakan untuk membuat produk harus bisa ditelusuri kehalalannya

• Semua Produk yang akan dibuat harus didaftarkan

• Nama Produk harus sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal

• Semua jawaban benar

Berikut ini nama produk yang tidak diperbolehkan dalam pengurusan sertifikasi halal adalah

• Bir Pletok

• Beef Burger

• Cake Valentine

• Semua Jawaban salah

Berikut ini Nama Produk yang diperbolehkan dalam pengurusan sertifikasi halal adalah

• Bir Pletok

• Roti Hot Dog

• Cake Valentine

• Rawon Setan