Quiz SDM & HUKUM

1.       Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam:

• Peraturan Bersama nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pennyelenggara Pemilu

• Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

• Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

• Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

Kode Etik Pelanggara Pemilihan Umum harus berdasarkan pada, kecuali:

• Pancasila dan UUD 1945

• TAP MPR No VI/MPR/2011 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

• Prinsip Penyelenggara Pemilu

• Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017

Salah satu Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah imparsialitas yang artinya:

• Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu

• Tidak berpihak terhadap peserta pemilu

• Tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu

• Tidak peduli terhadap Pemilu

Bagian tugas KPPS 6 adalah

• Memimpin rapat pemungutan suara

• Mengisi nama kecamatan, Kelurahan/Desa dan Nomor TPS pada Surat Suara

• Mengarahkan/Memandu pemilih memasukan surat suara sesuai dengan kotak suara masing-masing jenis pemilu

• Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, penyelenggara Pemilu harus berdasarkan pada Prinsip, kecuali:

•   Langsung

• Berkepastian Hukum

• Akuntabel

• Proporsional

Jumlah anggota KPU sebanyak:

• 7 (tujuh) orang

• 5 (lima) orang

• 3 (tiga) orang

•   8 (delapan) orang

Dalam melaksanakan Prinsip Proporsional, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, kecuali:

• Mengumumkan adanya hubungan atau keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu

•    Menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung

•   Memelihara dan menjaga kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu

• tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

Lembaga yang ditugaskan untuk menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu adalah:

• Mahkamah Agung

• DKPP

• KPU

•   Bawaslu

Peraturan terbaru tentang Pembentukan dan tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

•   Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022

• Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022

• Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022

• Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022

Panitia Pemungutan Suara yang disingkat PPS adalah:

• Panitia yang dibentuk oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamata atau nama lain

• Panitia yang dibentuk KPU Pusat untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain

• panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan atau nama lain

• panitia yag dibentuk oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan Pemilu di tingkat keluraran atau nama lain