HUKUM PAJAK PERPAJAKAN

HUKUM PAJAK PERPAJAKAN

University

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Quiz Teori Perkembangan

Quiz Teori Perkembangan

University

10 Qs

Ulangan Harian Seni Budaya

Ulangan Harian Seni Budaya

University

10 Qs

PKN kelas 9

PKN kelas 9

8th Grade - University

10 Qs

3.17 PENILAIAN HASIL MOCK-UP ATAU MODEL

3.17 PENILAIAN HASIL MOCK-UP ATAU MODEL

7th Grade - University

10 Qs

Sosialisasi Beasiswa BI 2025

Sosialisasi Beasiswa BI 2025

University

15 Qs

Micro Teaching

Micro Teaching

University

10 Qs

Lukisan Kejuruteraan

Lukisan Kejuruteraan

University

10 Qs

Kuis II Strategi Pembelajaran

Kuis II Strategi Pembelajaran

University

11 Qs

HUKUM PAJAK PERPAJAKAN

HUKUM PAJAK PERPAJAKAN

Assessment

Quiz

Education

University

Hard

Created by

Raden DianHardiana

Used 1+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Tuan A menikah dengan Ibu B pada tahun 2018, anak pertama lahir tahun 2019, anak kedua lahir tahun 2020 dan anak ketiga lahir pada bulan juni 2023. Di rumahnya juga tinggal adik Ibu B yang belum bekerja dan menjadi tanggungan sepenuhnya. Berapakah PTKP Tuan A

72.000.000

67.500.000

63.000.000

67.500.000

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemotong PPh psal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang bukan diwajibkan oleh UU, yaitu …

Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan

Bendahara atau pemegang kas pemerintah

Dana pensiun

Pengacara

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri PPh Pasal 21 yaitu...

Subjek pajak adalah orang pribadi luar negeri

Objek pajak dapat berupa gaji atau honorarium

Santunan bukan merupakan objek PPh 21

Bendahara pemerintah dapat berperan sebagai pemotong PPh 21

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Batas waktu bagi pemotong PPh Pasal 21 untuk memberikan bukti pemotongan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap adalah ...

Paling lama 1 (satu) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

Paling lama 2 (dua) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

Paling lama 3 (tiga) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

Paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Bagi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada selain pegawai tetap harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak pada saat …

Setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21

Setiap masa melakukan pemotongan PPh Pasal 21

Setiap bulan melakukan pemotongan PPh pasal 21

Setiap akhir bulan melakukan pemotongan PPh Pasal 21

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Alex adalah bujangan yang bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Kebon Jeruk. Pada bulan Februari 2013 mengalami kecelakaan dan terpaksa harus menjalani operasi patah tulang di rumah sakit. Meskipun demikian, Alex masih beruntung karena seluruh biaya operasi yang besarnya Rp25.000.000,00 dibayar oleh perusahaan asuransi “Jasa Cidera” yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh asuransi “Jasa Cidera” atas santunan asuransi yang diberikan kepada Alex adalah ...

Rp0 karena dikecualikan dan objek pemotongan PPh Pasal 21

Rp0 karena santunan asuransi bagi Alex bukan merupakan penghasilan

Rp1.250.000,00 karena bagi Alex santunan asuransi merupakan penghasilan

Rp2.500.000,00 karena merupakan penghasilan yang bersifat final

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam menghitung besarnya PPh Orang Pribadi harus diketahui tentang kejelasan statusnya sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri atau sebagai Subjek Pajak Luar Negeri karena…

Terdapat perbedaan pengenaan tarif antara kedua Subjek Pajak tersebut

Terdapat perbedaan pengenaan biaya antara kedua Subjek Pajak tersebut

Terdapat perbedaan pengenaan PPh Pasal 25 antara kedua Subjek Pajak tersebut

Terdapat perbedaan pengenaan PTKP antara kedua Subjek Pajak tersebut

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?