Mata Pelajaran Pilihan AKL

Sistem pembukuan dalam akuntansi terdiri atas dua jenis, yakni pembukuan tunggal (single entry) dan pembukuan berpasangan (double entry). Pada akuntansi pemerintah, kedua sistem pembukuan tersebut masih diterapkan meskipun dengan kriteria tertentu. Kedua sistem pembukuan tersebut juga sama - sama memiliki kelebihan dan kelemahan masing - masing. Perhatikan kelebihan dan kelemahan sistem pembukuan tunggal dan berpasangan berikut ini !

1) Ketepatan dalam proses pencatatannya.

2) Kompleksitas dalam proses pencatatannya.

3) Menghasilkan laporan keuangan yang relevan.

4) Pencatatannya sederhana dan mudah dipahami.

5) Waktu yang digunakan tidak sedikit.

Berdasarkan data di atas, yang merupakan kelebihan dan kelemahan sistem pembukuan berpasangan (double entry) yang diterapkan pada akuntansi pemerintah daerah adalah nomor .....

• 1) dan 2)

• 1) dan 3)

• 2) dan 4)

• 3) dan 5)

• 4) dan 5)

Di dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah, setiap entitas pelaporan harus melaksanakan kegiatan pencatatan akuntansinya dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan demikian, harapannya laporan keuangan yangdihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan informasi yang berguna bagi pihak - pihak yang berkepentingan. Berikut ini merupakan pihak - pihak yang memerlukan informasi dari laporan keungan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

1) Badan Pengawas Keuangan (BPK)

2) Bendahara Umum

3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

4) Kepala Desa

5) Rakyat

Pihak eksternal yang memerlukan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah ditunjukkan oleh nomor .....

• 1), 2), dan 3)

• 1), 3), dan 5)

• 2), 3) dan 4)

• 3), 4), dan 5)

• 4) dan 5)

Segala urusan pemerintah daerah baik berupa pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahnya didanai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan pemerintah pusat didanai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Kedua anggaran tersebut sama sama terdiri atas tiga struktur yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada pemerintah daerah, terdapat unsur pendapatan daerah yang merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah selanjutnya dikelompokkan atas : pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain - lain pendapatan daerah yang sah.

berdasarkan pernyataan di atas, berikut ini yang termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah adalah .....

• Hasil penjualan aset daerah, hasil retribusi daerah, dan hibah

• Hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, dan hasil penjualan aset daerah

• Hasil retribusi daerah, jasa giro, dan hibah

• Dana darurat pemerintah pusat, hasil pajak daerah, dan penerimaan kehutanan

• Bagian laba BUMD, dana bagi hasil PBB, dan hibah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, yang merupakan pemerintah daerah meliputi .....

• Presiden, DPR/DPRD, atau BPK

• Presiden, wakil presiden, atau gubernur

• Presiden, gubernur, atau wali kota

• Gubernur, bupati, atau wali kota

• Gubernur, bupati, atau kepala desa

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI, sedangkan dekonsentrasi merupakan .....

• Penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat atau pusat

• Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur

• Penyerahan wewenang dari presiden kepada pemerintah RI

• Pemberian kekuasaan gubernur kepada kepala SKPD

• Pemberian kekuasaan dari presiden kepada menteri keuangan kepada bupati

Laporan keuangan yang disusun olehpemerintah daerah memiliki peran tertentu dalam keberlangsungan pengelolaan keuangan daerah. Perhatikan peran laporan keuangan berikut ini !

1) Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan

2) Mengetahui keuntungan yang diperoleh

3) Menilai kondisi keuangan

4) Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan

5) Mengevaluasi kinerja satuan kerja

Berdasarkan peranan di atas, peran laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yang tepat ditunjukan oleh nomor .....

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 5)

• 1), 3), dan 4)

• 2), 3), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada ..... guna memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

• Bupati

• Camat

• Kepala Desa

• Menteri Keuangan

• Presiden

Perhatikan komponen laporan keuangan berikut !

1) Laporan perubahan ekuitas

2) Laporan operasional

3) Laporan arus kas

4) Laporan realisasi anggaran

5) Neraca

Berdasarkan komponen di atas, yang termasuk laporan keuangan pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah .....

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2) dan 5)

• 2), 3), dan 4)

• 2), 4), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan memenuhi beberapa karakteristik kualitatif, salah satunya yakni relevan. Berikut ini merupakan unsur - unsur laporan keuangan yang relevan.

1) Dapat diverifikasi

2) Lengkap

3) Penyajian jujur

4) Memiliki manfaat umpan balik

5) Tepat waktu

Berdasarkan pernyataan di atas, informasi yang relevan memuat unsur ....

• 1), 2), dan 3)

• 1), 3), dan 5)

• 2), 3), dan 5)

• 2), 4), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Pihak yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah adalah ....

• Bendahara Umum Daerah (BUD)

• Kepala Daerah

• Kepala SKPD

• Gubernur

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)