Pemeriksaan dan Pengawasan Kepatuhan

Teknis Pelaporan Pemeriksaan terdiri dari :

• Kertas Kerja Pemeriksaan, Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir, Penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

• Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan, Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara, Penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

• Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan, Penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Penyusunan Laporan Akhir

• Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan, Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara, Penyusunan Laporan Akhir

Batas waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan bagi pemberi kerja paling lama :

• 7 hari kerja sejak SPHP diterima oleh pemberi kerja

• 3 hari kerja sejak SPHP diterima oleh pemberi kerja

• 3 hari kalender sejak SPHP diterbitkan dan diserahkan kepada pemberi kerja

• 7 hari kalender sejak SPHP diterbitkan dan diserahkan kepada pemberi kerja

Jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) paling lama …. Setelah berita acara pengambilan keterangan ditandatangani oleh petugas pemeriksa

• 7 hari kerja

• 3 hari kalender

• 7 hari kalender

• 3 hari kerja

Dalam Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor (SPPK) dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL), dokumen yang dimintakan ke Badan Usaha minimal terdiri dari :

• Data Primer (data kepegawaian), dan Data Tersier (Data BP Jamsostek, Data PPh Form 1721, dan sampel slip gaji)

• Data Primer (data keluarga pekerja) dan Data Sekunder (Data NPWP Pekerja, Data Riwayat Kesehatan, dan Data sampel Gaji, atau sumber data lain yang dianggap valid)

• Data Primer (data kepegawaian), dan Data Sekunder (Data BP Jamsostek, Sampel Slip Gaji per level jabatan, bukti setor pajak badan usaha)

• Data Primer (data keluarga pekerja), dan Data Sekunder (Data BP Jamsostek, Data PPh Form 1721, dan sampel slip gaji)

Sebutkan tiga tahapan yang harus dilakukan oleh Petugas Pemeriksa dalam proses perencanaan pemeriksaan :

• Penentuan Sumber Data Pemeriksaan, Pengiriman SPPK atau SPPL, dan Pengiriman SPFPK Surat Peringatan Tertulis Penyerahan Dokumen

• Penentuan Sumber Data Pemeriksaan, Penyusunan Program Pengawasan, dan Penerbitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas

• Penentuan Sumber Data Pemeriksaan, Penyusunan Rencana Pemeriksaan, Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan

• Penentuan Sumber Data Pemeriksaan, Penyusunan Program Pengawasan dan Penyusunan Temuan Hasil Pemeriksaan

Ketentuan yang mengatur tentang pemberi kerja yang tidak memungut iuran yang mnejadi beban peserta dari pekerjanya dapat dipidana dengan pidana penjara 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 adalah :

• Pasal 19 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011

• Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2011

• Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011

• Pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011

Petugas pemeriksa telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap badan usaha dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Setelah 3 hari kerja SPHP belum menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Pernyataan yang benar berikut ini adalah :

• Petugas pemeriksa dapat langsung mengajukan SKK kepada Kejaksaan setelah LHPA tidak patuh

• Petugas pemeriksa Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir (LHPA) tidak patuh

• Petugas pemeriksa dapat mengajukan usulan tidak mendapatkan pelayanan public sesuai PP 86 tahun 2013

• LHPA disusun 2 (dua) hari setelah batas waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan berakhir

BPJS Kesehatan dapat melakukan kerja sama dengan instansi di Bidang Ketenagakerjaan apabila terdapat suatu kondisi sebagai berikut :

• Pemberi kerja tidak memenuhi surat panggilan pemeriksaan kantor 1 kali

• Pemberi kerja memberikan data pemeriksaan sebagian saja

• Pemberi kerja meminta mengundur waktu pelaksanaan pemeriksaan

• Pemberi kerja terindikasi melakukan pelanggaran tindak pidana jaminan sosial

Badan usahaa dilakukan pemeriksaan selama 3 hari mulai tanggal 11 - 13 Juni 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2023, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada badan usaha pada tanggal 16 Juni 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2023. Pemeriksaan kepatuhan dilakukan oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 01/VIII.01/0623 tanggal 12 Juni 2023. Berdasarkan alur proses tersebut, ketentuan yang tidak sesuai yaitu :

• Tidak diketahui LHPA patuh atau tidak patuh

• Surat perintah tugas diterbitkan tidak sesuai ketentuan pemeriksaan

• LHPS diterbitkan melebihi SLA

• SPHP diterbitkan melebihi SLA

Petugas pemeriksa dapat memasuki tempat kerja, kantor perusahaan, bangunan dan/atau rumah yang digunakan sebagai tempat menjalankan kegiatan usaha, kondisi diatas merupakan :

• Kewenangan petugas pemeriksa

• Hak petugas pemeriksa

• Tugas petugas pemeriksa

• Kewajiban petugas pemeriksa