Post Test-Hukum Acara Perdata-Jaksa

"Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding" merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata yang mendasari adanya mediasi. Adapun dasar hukum terhadap prosedur mediasi di pengadilan yang saat ini berlaku adalah...

• Pasal 130 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

• Pasal 145 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)

• Surat Edaran Mahkamah Agung RI 1/2002

• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003

• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Apabila putusan pengadilan oleh majelis hakim tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka mengakibatkan putusan tersebut…

• Tidak dapat dibatalkan

• Dapat dibatalkan

• Batal demi undang-undang

• Batal demi hukum

• Dapat dilakukan uji materiil

Dalam hal penggugat/kuasa tidak hadir pada sidang hari-I, hari ke-II & hari berikut yg ditentukan pada panggilan ke-III tanpa alasan sah maka majelis hakim pada pengadilan negeri yang berwenang menyatakan...

• Verstek

• Verzet

• Gugatan ditolak

• Gugatan gugur

• Gugatan tidak diterima

Berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf a Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), tergugat dapat mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) atas gugatan konvensi dari penggugat. Pernyataan berikut yang bertentangan dengan gugatan rekonvensi adalah...

• Gugatan rekonvensi diperiksa terpisah dengan gugatan konvensi sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain terhadap perkara yang sama

• Gugatan rekonvensi diajukan pada saat agenda pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat

• Gugatan rekonvensi disatukan dalam materi jawaban tergugat atas gugatan penggugat

• Majelis hakim pada Pengadilan Negeri tidak dapat memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat karena materi gugatan yang merupakan kompetensi dari lingkungan peradilan atau badan pengadilan lain

• Gugatan rekonvensi ditolak oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri karena materi gugatan rekonvensi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan/eksekusi dari sebuah putusan pengadilan

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa salah satu alasan diajukannya Peninjauan Kembali (PK) adalah terkait adanya ultra petita. Dalam hukum acara perdata yang dimaksud dengan ultra petita adalah …

• Apabila dalam suatu perkara oleh pengadilan tidak dikabulkan suatu hal yang dituntut atau kurang daripada yang dintuntut

• Apabila dalam suatu perkara oleh pengadilan dikabulkan suatu hal yang dituntut atau daripada yang dintuntut

• Apabila dalam suatu perkara oleh pengadilan tidak dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau kurang daripada yang dintuntut

• Apabila dalam suatu perkara oleh pengadilan dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut

• Apabila dalam suatu perkara oleh pengadilan dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang dintuntut

Unsur yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan dapat mengacu pada Pasal 184 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) antara lain sebagai berikut kecuali...

• Keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan

• Materi pledoi (nota pembelaan)

• Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara

• Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan

• Undang-undang yang mendasari keputusan pengadilan

• Apabila salah satu pihak menilai bahwa pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan menutus suatu perkara tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan/atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menempuh upaya hukum berupa...

• Banding dalam jangka waktu 7 hari kerja semenjak putusan dibacakan

• • Banding dalam jangka waktu 14 hari kerja semenjak putusan diterima secara sah

• • Banding dalam jangka waktu 30 hari kerja semenjak putusan dibacakan

• • Kasasi dalam jangka waktu 7 hari kerja semenjak putusan dibacakan

• • Kasasi dalam jangka waktu 14 hari kerja semenjak putusan diterima secara sah

Dalam hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam gugatan

yang bertitik tolak pada ada atau tidaknya sengketa. Adapun kedua macam gugatan tersebut berikut dengan perbedaannya adalah...

• Gugatan Contentiosa dengan ciri adanya sengketa/perselisihan, terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, dan hasilnya berupa putusan (vonnis) dan Gugatan Voluntair dengan ciri tidak mengandung sengketa/perselisihan, hanya terdapat 1 (satu) pihak selaku pemohon, dan hasilnya berupa penetapan (beschikking)

• Gugatan Voluntair dengan ciri adanya sengketa/perselisihan, terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, dan hasilnya berupa putusan (vonnis) dan Gugatan Contentiosa dengan ciri tidak mengandung sengketa/perselisihan, hanya terdapat 1 (satu) pihak selaku pemohon, dan hasilnya berupa penetapan (beschikking)

• Gugatan Contentiosa dengan ciri tidak mengandung sengketa/perselisihan, hanya terdapat 1 (satu) pihak selaku pemohon, dan hasilnya berupa penetapan (beschikking) dan Gugatan Voluntair dengan ciri adanya sengketa/perselisihan, terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, dan hasilnya berupa putusan (vonnis)

• Gugatan Voluntair dengan ciri adanya sengketa/perselisihan, hanya terdapat 1 (satu) pihak selaku pemohon, dan hasilnya berupa putusan (vonnis) dan Gugatan Contentiosa dengan ciri tidak mengandung sengketa/perselisihan, terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, dan hasilnya berupa penetapan (beschikking)

• Gugatan Contentiosa dengan ciri adanya sengketa/perselisihan, terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, dan hasilnya berupa penetapan (beschikking) dan Gugatan Voluntair dengan ciri tidak mengandung sengketa/perselisihan, hanya terdapat 1 (satu) pihak selaku pemohon, dan hasilnya berupa putusan (vonnis)

Secara garis besar alur penanganan perkara perdata di pengadilan tingkat pertama dapat dirunut sebagai berikut …

• Pendaftaran gugatan – Pemanggilan Para Pihak – Pemeriksaan Para Pihak –– Pembacaan Gugatan – Jawaban – Replik – Duplik – Tahap Pembuktian – Kesimpulan - Putusan

• Pendaftaran gugatan – Pemanggilan Para Pihak – Mediasi - Pemeriksaan Para Pihak – Pembacaan Gugatan – Jawaban – Replik – Duplik – Tahap Pembuktian – Kesimpulan - Putusan

• Pendaftaran gugatan – Pemanggilan Para Pihak – Pemeriksaan Para Pihak – Mediasi – Pembacaan Gugatan – Jawaban – Duplik - Replik – Tahap Pembuktian – Kesimpulan - Putusan

• A.     Pendaftaran gugatan – Pemanggilan Para Pihak – Pemeriksaan Para Pihak – Mediasi – Pembacaan Gugatan – Jawaban – Replik – Duplik – Tahap Pembuktian – Kesimpulan - Putusan

• Pendaftaran gugatan – Pemanggilan Para Pihak – Pemeriksaan Para Pihak – Pembacaan Gugatan – Mediasi - Jawaban – Replik – Duplik – Tahap Pembuktian – Kesimpulan - Putusan

• Sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak berperkara kepada pihak lain atas suatu peristiwa yang menjadi sengketa disebut dengan ...

• Sumpah Suppletoir

• Sumpah Pelengkap

• Sumpah Decisoir

• Sumpah Penaksiran

• Sumpah Contentiosa