PBJ_test

Pengadaan barang atau jasa dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi hal-hal berikut, kecuali ...

• B. Barang lainnya
• C. Pekerjaan konstruksi
• D. Jasa konsultasi
• E. Jasa lainnya

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk ...

• B. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif
• C. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa
• D. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
• E. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah disebut ...

• B. LKPP
• C. LPSE
• D. LPBJ
• E. LVRI

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut, kecuali ...

• B. Tertutup
• C. Bersaing
• D. Adil
• E. Efisien

Pelaku PBJ yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan adalah ...

• B. KPA
• C. PPK
• D. Pejabat pengadaan
• E. Agen pengadaan

Pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan disebut ...

• B. Pejabat Pembuat Komitmen
• C. Kuasa Pengguna Anggaran
• D. Agen Pengadaan
• E. Panitia Pengadaan

Pihak yang dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan adalah ...

• B. KPA
• C. PPK
• D. Pejabat Pengadaan
• E. Agen Pengadaan

Pokja pemilihan dalam pengadaan barang atau jasa memiliki tugas ...

• B. Melaksanakan pelaksanaan pemilihan penyedia
• C. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa
• D. Menetapkan rancangan kontrak
• E. Menetapkan HPS

Berikut ini merupakan pelaku pengadaan barang atau jasa yang telah dihapuskan sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021 adalah ...

• B. Pokja pemilihan
• C. Agen pengadaan
• D. Pejabat atau panitia pemeriksa hasil
• E. Penyelenggara swakelola

Swakelola yang direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola merupakan tipe swakelola ...

• B. Tipe II
• C. Tipe III
• D. Tipe IV
• E. Tipe V