Perlindungan dan Penegakan HUkum

(a) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

(b) Jaminan kepastian hukum

(c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara

(d) Adanya sanksi hukuman

(e) Bersifat memaksa

Pernyataan yang benar mengenai unsur perlindungan hukum adalah ....

• a,b,c,d

• b,c,d,e

• a,b,d,e

• a,b,d,e

• a,c,d,e

(a) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

(b) Jaminan kepastian hukum

(c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara

(d) Adanya sanksi hukuman

(e) Bersifat memaksa

Pernyataan yang benar mengenai unsur perlindungan hukum adalah ....

• a,b,c,d

• b,c,d,e

• a,b,d,e

• a,b,d,e

• a,c,d,e

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum

Sebab

Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya.

• Pernyataan benar, alasan benar, dan mempunyai sebab akibat

• Pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak mempunyai sebab akibat

• Pernyataan benar dan alasan salah

• Pernyataan salah dan alasan benar

• Pernyataan dan alasan salah

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut, kecuali ....

• Tegaknya supremasi hukum

• Tegaknya keadilan

• Mewujudkan perdamaian

• Mewujudkan kesejahteraan

• Mewujudkan Indonesia maju

Faktor yang menentukan keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum, diantaranya sebagai berikut kecuali ....

• Hukumannya

• Penegak hukum

• Masyarakat

• Pemerintah

• Sarana dan fasilitas mendukung

Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum, yaitu tercermin dalam sebagai berikut, kecuali ....

• Pengetahuan luas

• Pemahaman luas

• Hafal KUHP

• Bersikap sesuai hukum

• berperilaku sesuai hukum

Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menjelaskan tentang ....

• Kewenangan Polri

• Fungsi Polri

• Tugas Polri

• Syarat anggota Polri

• Sumpah atau janji Polri

Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. berdasarkan Undang-Undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh ....

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Peradilan Umum

• Peradilan Agama

• Peradilan Tata Usaha Negara

Berikut merupakan hak dan kewajiban advokat.

(1) Advokat bebas dalam menjalankan tugasnya untuk membela perkara

(2) Advokat memperoleh informasi, data, dan dokumentasi baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain

(3) Advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari klien

(4) Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan

(5) Advokat dilarang membedakan agama, politik, ras, dan latar belakang sosial budaya

(6) Advokat tidak dapat diidentikan denagn kliennya dalam pembelaan perkara klien oleh pihak yang berwenang

Yang merupakan hak yang dimiliki advokat ditunjukan oleh nomor ....

• 1,2,3

• 1,2,5

• 1,2,6

• 3,4,5

• 3,4,6

Berikut merupakan hak dan kewajiban advokat.

(1) Advokat bebas dalam menjalankan tugasnya untuk membela perkara

(2) Advokat memperoleh informasi, data, dan dokumentasi baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain

(3) Advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari klien

(4) Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan

(5) Advokat dilarang membedakan agama, politik, ras, dan latar belakang sosial budaya

(6) Advokat tidak dapat diidentikan denagn kliennya dalam pembelaan perkara klien oleh pihak yang berwenang

Yang merupakan kewajiban yang dimiliki advokat ditunjukan oleh nomor ....

• 1,2,3

• 1,2,5

• 1,2,6

• 3,4,5

• 3,4,6