WK Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Indonesia adalah menganut sistem pemerintahan Presidensial. Bukti dari pernyataan tersebut adalah…

• Pemilihan presiden dan anggota parlemen dilakukan bersamaan

• Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan

• Presiden berhak melakukan intervensi pada urusan legislatif dan yudikatif

• Menteri bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif dan legislatif

• Presiden berkuasa atas semuanya dan berhak membubarkan parlemen

Semasa pandemi, presiden menetapkan beberapa kebijakan ekonomi nasional, khususnya regulasi keuangan. Dalam kasus ini, presiden menjalankan kewenangannya sebagai ….

• Kepala eksekutif

• Kepala negara

• Pemegang kedaulatan rakyat

• Panglima tertinggi TNI

• Mandataris MPR

Perhatikan beberapa kewenangan Presiden berikut!

1)      Mengangkat duta dan konsul.

2)      Mengangkat dan memberhentikan menteri.

3)      Membuat Peraturan Presiden

4)      Membuat perjanjian internasional.

5)      Menyatakan perang dengan negara lain.

6)      Memberi grasi dengan pertimbangan dari DPR.

Kewenangan Presiden sebagai kepala negara ditunjukkan oleh nomor ….

• (2), (4), (6)

• (1), (3), (6)

• (1), (2), (5)

• (1), (4), (5)

• (2), (3), (4)

Dalam sistem negara presidensial, presiden sebagai kepala eksekutif memiliki kedudukan yang sederajat dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, oleh karenanya Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan demikian sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut salah satu hubungan kerjasama antara Presiden dan DPR adalah .…

• Presiden dan DPR bersama-sama menyusun rancangan undang-undang

• Presiden mengajukan rancangan undang-undang ke DPR dan kemudian ditandatangan bersama-sama

• Presiden memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh DPR

• Presiden membuat rancangan undang-undang dan DPR akan menyetujui atau menolak pengajuan rancangan tersebut

• Presiden dapat membuat rancangan undang-undang dan memberlakukan RUU tersebut tanpa persetujuan DPR

Tanggung jawab utama presiden sebagai kepala negara yaitu ….

• Mengawasi tugas-tugas menteri dan pejabat publik lainnya

• Menjalankan peran sebagai pemimpin partai politik

• Membuat kebijakan yang berpihak kepada negara dan rakyat

• Mengambil keputusan militer yang strategis

• Mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai politik

Penerapan sistem presidensial di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 didasarkan pada ….

• Pasal 1 ayat 1

• Pasal 4 ayat 1

• Pasal 7 ayat 1

• Pasal 11 ayat 1

• Pasal 18 ayat 1

Sistem pemerintahan Indonesia adalah menganut sistem pemerintahan Presidensial. Bukti dari pernyataan tersebut adalah .…

• Pemilihan presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota parlemen

• Presiden mempunyai hak untuk mengangkat menteri yang akan membantu dalam urusan pemerintahan

• Presiden berhak melakukan intervensi pada urusan lembaga legislatif dan yudikatif

• Kepala negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri

• Menteri bertanggung jawab penuh kepada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif

Pada tahun lalu, Presiden Jokowi sempat menghadiri acara dengan pemimpin negara-negara ASEAN untuk membahas hubungan kerja sama. Dalam kasus ini, presiden menjalankan kewenangannya sebagai ….

• Kepala pemerintahan

• Kepala negara

• Pemegang kedaulatan rakyat

• Panglima tertinggi TNI

• Mandataris MPR

Dalam sistem negara presidensial, presiden sebagai kepala eksekutif memiliki kedudukan yang sederajat dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, oleh karenanya Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan demikian sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut salah satu hubungan kerjasama antara Presiden dan DPR adalah .…

• Presiden dan DPR bekerja sama dalam hal pengangkatan pejabat negara

• Presiden dan DPR bekerja sama dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi

• Presiden dan DPR mengerjakan rancangan undang-undang bersama-sama

• Undang-undang yang berlaku harus disetujui oleh DPR dan Presiden

• Presiden mengajukan persetujuan kepada DPR dalam hal mengeluarkan peraturan pemerintah

Bentuk pemerintahan yang dianut oleh Indonesia semenjak merdeka hingga saat ini adalah republik. Hal yang melatarbelakangi Indonesia menganut bentuk pemerintahan tersebut adalah .…

• Dianggap mampu memberikan stabilitas politik yang lebih baik, khususnya pada masa awal kemerdekaan

• Indonesia mengikuti negara-negara sekutu yang menganut bentuk pemerintahan republik

• Kondisi demografis penduduk Indonesia cocok menggunakan bentuk pemerintahan republik

• Indonesia ingin menerapkan bentuk pemerintahan yang berbeda dengan negaranegara Asia lainnya

• Kondisi geografis dan sosial politik Indonesia mendukung penggunaan bentuk pemerintahan republik