Post Test Ankum Teknis 3 (Per-UU-an)

Undang-Undang tentang Pembentuan Peraturan Perundang-Undangan diatur pada ...

• UU Nomor 11 Tahun 2011 jo UU Nomor 11 Tahun 2012

• UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 11 Tahun 2012

• UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019

• UU Nomor 15 Tahun 2011 jo UU Nomor 12 Tahun 2019

• UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 19 Tahun 2019

Standar isi/materi peraturan perundang-undangan yang baik menurut Pasal 6 UU PPP harus mencerminkan asas-asas sebagi berikut, kecuali...

• Asas Pengayoman

• Asas Kemanusiaan

• Asas Kekeluargaan

• Asas Bhineka Tunggal Ika

• Asas Kejelasan Tujuan

Yang bukan merupakan tahapan pengelolaan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ...

• Tahap Penyusunan

• Tahap Perencanaan

• Tahap Pembahasan

• Tahap Pengujian

• Tahap Pengundangan

Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, DPR, dan DPD untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Naskah Akademik

• Penelitian Akademik

• Pemantauan dan Peninjauan

• Harmonisasi

• Pemantauan dan Pengamatan

Permasalahan normatif peraturan perundang-undangan meliputi hal-hal sebagai berikut, kecuali...

• Ketentuan yang tumpang tindih (overlapping)

• Ketentuan yang menciptakan ekonomi biaya tinggi

• Ketentuan yang multitafsir

• Ketentuan dimana isu/objek yang sama diatur oleh banyak per-UU-an

• Ketentuan yang tidak taat asas

Salah satu dasar atau kategori masuknya sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah...

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

• Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu

• Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

• Anggaran Pendapatan Belanja Negara

• Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Penyelarasan materi muatan RPUU dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat merupakan bagian dari ...

• Naskah Akademik

• Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

• Harmonisasi

• Pengesahan

• Pengundangan

Permasalahan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut, kecuali...

• Ketentuan yang tidak efektif

• Ketentuan yang menimbulkan beban yang tidak perlu

• Ketentuan yang menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan (unintended consequences)

• Ketentuan yang menciptakan ekonomi biaya tinggi

• Ketentuan yang tidak taat asas

Evaluasi peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah berpedoman pada 6 (enam) dimensi berikut, kecuali...

• Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

• Disharmoni Pengaturan

• Kesesuaian Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

• Aspek substansi, struktur hukum, pendanaan, sarana prasarana, dan budaya hukum

• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana ditentukan pada pasal ... UUD 1945

• 22D ayat (1)

• 22D ayat (2)

• 22D ayat (3)

• 22E ayat (1)

• 22E ayat (2)