Pretest Post Test P2KP Implementasi PUG

Berikut adalah ciri-ciri gender, kecuali..

• Buatan manusia, bersifat non kodrati

• Diperoleh dari kelahiran

• Dapat berubah dan dipertukarkan

• Berlaku tergantung waktu dan  tempat, bersifat spasial

Gender dalam PUG juga diartikan sebagai...

• Peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan bukan bedasarkan pada perbedaan biologis

• Peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan kebutuhan masing-masing yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan bukan bedasarkan pada perbedaan biologis

• Peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan perbedaan pendapat yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan bukan bedasarkan pada perbedaan biologis

• Peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan norma sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan bukan bedasarkan pada perbedaan biologis

Apa yang dimaksud dengan Subordinasi dalam Diskriminasi Gender?

• Dampak pelabelan terhadap sifat jenis kelamin tertentu memicu tindak kekerasan terhadap jenis kelamin lainnya

• Bentuk pembatasan dalam meminggirkan peran ekonomi jenis kelamin tertentu sehingga menyebabkan proses pemiskinan terhadapnya

• Pelabelan karakteristik yang dianggap lazim berdasar konsep tentang prilaku dan sifat laki-laki dan perempuan yang dipercaya berdasar anggapan subjektif

• Pandangan yang menempatkan sebuah peran/fungsi/kedudukan jenis kelamin tertentu dinilai lebih rendah

Berikut ini yang bukan merupakan bentuk Ketidakadilan/Diskriminasi Gender...

• Stereotype

• Marginalisasi

• Beban Ganda

• Mispersepsi

Dasar Hukum Implementasi PUG di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah

• KMK Nomor 807 Tahun 2017 tentang Pedoman PUH di Kementerian Keuangan

• KMK Nomor 803 Tahun 2018 tentang Pedoman PUH di Kementerian Keuangan

• KMK Nomor 807 Tahun 2018 tentang Pedoman PUH di Kementerian Keuangan

• KMK Nomor 803 Tahun 2017 tentang Pedoman PUH di Kementerian Keuangan

Berdasarkan SE-3/MK.1/2018, berikut adalah penyediaan sarana kerja sebagai bentuk Responsif Gender dan Peduli Anak, kecuali

• Ruang Laktasi

• Sudut Baca

• Toilet Difabel

• Tempat Penitipan Anak

Potongan Tunjangan Kinerja 0% sudah diterapkan di Kementerian Keuangan dengan diterbitkannya PMK-93/PMK.01/2018, kecuali..

• Paternity Leave

• CLTN

• Cuti Melahirkan

• Gugur Kandungan

Inovasi Kebijakan Responsif Gender telah dilakukan oleh beberapa satker vertikal di Kementerian Keuangan, salah satunya adalah...

• Kemudahan Ekspor dan Pembinaan bagi IKM Koperasi petani cocoa perempuan di Jembrana, Bali oleh KPPBC Ngurah Rai

• Kemudahan Ekspor dan Pembinaan bagi IKM Koperasi petani cocoa perempuan di Jembrana, Bali oleh KPPBC Mataram

• Kemudahan Ekspor dan Pembinaan bagi IKM Koperasi petani cocoa di Jembrana, Bali oleh KPPBC Ngurah Rai

• Kemudahan Ekspor dan Pembinaan bagi IKM Koperasi petani cocoa perempuan di Karangasem, Bali oleh KPPBC Ngurah Rai