Analis Kebijakan 3

Standard kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan diatur dalam peraturan...

• Perkalan 31/2013

• Perkalan 31/2014

• Perkalan 33/2015

• Perkalan 33/2016

• Perkalan 33/2017

Salah satu bentuk kemampuan analisis jabatan fungsional analis kebijakan adalah sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali...

• Pengetahuan tentang

  substansi kebijakan Publik

• Metode riset

• Teknik dan Analisis kebjakan

• Kemampuan menulis dan publikasi

• Penyusunan Saran Kebijakan

Yang bukan salah satu bentuk kemampuan politis seorang pejabat fungsional analis kebijakan adalah...

• Regulasi dan Legislasi

• Komunikasi

• Membangun Tim

• Membangun jejaring (Networking)

• Presentasi

Seorang pejabat fungsional analis kebijakan harus mempunyai kompetensi dasar berupa...

• Manajemen Tim dan Membangun

  Tim

• Manajemen Diri dan Membangun

  Tim

• Manajemen Diri dan Membangun Kebijakan

• Manajemen Diri dan Membangun Konsep

• Manajemen Kebijakan dan Membangun

  Tim

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik diatur sedemikian rupa meliputi...

• pertukaran informasi, konsultasi, pelibatan, konfirmasi

• pertukaran informasi, konsultasi, peliputan, kolaborasi

• pertukaran informasi, konfirmasi, pelibatan, kolaborasi

• pertukaran informasi, konsultasi, pelibatan, kolaborasi

• pertukaran informasi, konsultasi, pelibatan, koordinasi

Di bawah ini peraturan yang termasuk dalam tipologi kebijakan publik yaitu...

• UU 14/2014

• UU 30/2014

• UU 33/2014

• UU 30/2015

• UU 33/2015

Para pembuat kebijakan (pemerintah dan parlemen) ada karena rakyat/warga. Rakyat/warga adalah pemegang kedaulatan, pemberi mandat bagi pemerintah dan parlemen, sekaligus sebagai pembayar pajak (tax payer). Kebijakan yang berdampak luas kepada warga/rakyat, bukan hanya  ranah pemerintah dan parlemen, tetapi juga ranah warga yang lebih luas. Banyak kebijakan publik yang tidak absah secara politik dan konstitusional (legitimasi) dan merugikan warga. Narasi ini merupakan salah satu alasan perlunya...

• analisis kebijakan

• administrasi publik

• konsultasi publik

• kebijakan publik

• pelayanan publik

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak- pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat. Ayat tersebut merupakan pasal ke berapa dalam UU 30/2014?

• 36

• 44

• 46

• 52

• 57

Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama ...., sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

• 5 hari kerja

• 7 hari kerja

• 10 hari kerja

• 15 hari kerja

• 17 hari kerja

Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk dalam kategori kegiatan...

• komunikasi publik

• persuasi publik

• koordinasi publik

• konsultasi publik

• partisipasi publik