
PH 3 Kelas 8
Authored by Dwi Sihwati
History
2nd Grade
Used 3+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
40 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Berikut ini yang tidak termasuk lembaga negara dalam pengertian penyelenggara negara adalah ….
Presiden
MPR
DPR
KPK
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. .Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan merupakan ….
Hubungan antar lembaga yang terpisah
Hubungan dan susunan antar lembaga - lembaga negara yang saling berkait
Mempersatukan pembagian kekuasaan
Pemusatan pemerintahan
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Montesquieu, dalam bukunya mengemukakan teori Trias Politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan ….
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
Legislatif, Bestuur, dan Politie
Legislatif, Eksekutif, dan Federative
Bestuur, Politie, dan Regeling
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Menurut teori Trias Politika, kekuasaan negara dibagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan ….
Membuat peraturan perundangan
Melaksanakan peraturan perundang - undangan
Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang - undangan
Memperbaiki peraturan perundang - undangan
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Pada masa revolusi, Indonesia sempat menerapkan sistem pemerintahan ….
Presidensial
Parlementer
Semi presidensial
Demokrasi Liberal
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota, yaitu urusan pemerintahan ….
Absolut
Konkuren
Wajib
Pilihan
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Pernyataan yang tepat terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah ….
Terdapat pembagian urusan dalam segala aspek pemerintahan
Pemerintah daerah dapat mengambil alih urusan pemerintahan pusat
Pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya berdasarkan potensi daerah yang dimiliki
Pemerintah pusat dapat mengelola segala urusan daerah, baik urusan pemerintahan konkuren maupun pilihan
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?