BAB 2 tentang Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945

Pengertian konstitusi adalah ...

• norma yang hidup dalam masyarakat

• aturan tidak tertulis yang diakui kebenarannya

• aturan dasar untuk mengatur kehidupan negara

• tata tertib untuk mengatur kehidupan negara

Periode masa jabatan presiden dan wakil presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan ...

• satu kali jabatan

• dua kali jabatan

• tiga kali jabatan

• empat kali jabatan

Penetapan perubahan UUD NRI Tahun 1945 tahap ketiga dilakukan pada ....

• 19 Oktober 2000

• 18 Agustus 2002

• 10 November 2001

• 10 Agustus 2003

Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luwes jika ...

• sulit untuk melakukan perubahan

• dicantumkan dalam naskah tertulis tertulis

• mudah mengikuti perkembangan zaman

• dibuat oleh lembaga pembentuk konstitusi

Periode pertama pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 adalah ....

• 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

• 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

• 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959

• 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966

Indonesia pernah menggunakan Konstitusi RIS pada periode ...

• 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

• 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

• 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959

• 5 Juli 1959 - 27 Desember 1964

Konstitusi dalam pengertian sempit adalah ...

• UUD

• UU organik

• konvensi/kebiasaan

• Pancasila

Perhatikan pernyataan berikut!

1) dokumen nasional

2) sumber hukum tertinggi

3) alat pembatas kekuasaan

4) pandangan hidup bangsa

5) sumber dari segala sumber hukum

Dari pernyataan diatas yang merupakan kedudukan dan fungsi konstitusi ditunjukkan nomor ....

• 1,2, dan 3

• 1, 2, dan 4

• 1, 3, dan 5

• 2, 3, dan 5

Amandemen undang-undang dasar merupakan salah satu agdenda reformasi. Bentuk amandemen undang-undang dasar adalah, kecuali ....

• pengurangan

• pencabutan

• penambahan

• perbaikan

Makna kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah …

• Kekuasaan dari, oleh, dan untuk golongan

• Kekuasaan pemerintahan berasal dari pejabat

• Kekuasaan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR

• Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar