Evaluasi materi Orde Baru

  Perhatikan informasi berikut!

Pada tahun 1966, Presiden Sukarno melalui TAP IX/MPRS/1966 secara tidak langsung menunjuk Jenderal Soeharto sebagai pengganti pengemban kekuasaan kepresidenan. Hal ini dilakukan setelah terjati aksi-aksi protes dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa yang dipimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). KAMI kemudian dibubarkan pada 25 Februari 1966. Dengan dibubarkannya KAMI, muncul Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) yang melanjutkan tuntutannya kepada presiden terkait peristiwa Gerakan 30 September dan kondisi ekonomi. Pada tahun 1998, tepatnya 17 Mei, mahasiswa kembali melakukan aksi menduduki Gedung DPR/MPR agar tuntutannya kepada Presiden Soeharto untuk mundur dipenuhi. Massa mulai melakukan aksi setelah terjadi krisis ekonomi ditambah krisis pemerintahan pasca-Pemilu 1997.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa....

• mahasiswa adalah penggerak roda pemerintahan dalam suatu negara

• mahasiswa mampu menarik simpati rakyat melebihi pemerintahan sendiri

• mahasiswa memiliki kebiasaan untuk melakukan aksi-aksi protes dengan cara yang unik

• mahasiswa menjadi penggerak terjadinya pengulangan suatu peristiwa sejarah dengan situasi zaman yang berbeda

• mahasiswa memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik

Sebagai langkah awal menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tercerminkan  melalui... .

• Menyederhanakan partai politik

• masyarakat bebas membantuk parpol

• Pancasila sebagai azas tunggal parpol

• pembentukan partai golongan karya

•   membubarkan semua partai politik

Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita, yaitu (1) takwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan; (2) mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang; (3) mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi;(4) demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah; (5) suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Berdasarkan cita-cita tersebut, pelaksanaan program P4 pada dasarnya berfokus pada penakanan..

• melalui penataran P4 diharapkan akan mencapai keutuhan demokrasi

• melalui penataran P4 itu, pemerintah berupaya membangun kekuatan ekonomi

• melalui penataran P4 itu, pemerintah memberikan penekanan pada masalah “suku”, “agama”, “ras”, dan “antargolongan” (SARA)

• melalui penataran P4, diharapkan mampu menciptakan stabilitas nasional

• melalui penataran P4, sebagai upaya untuk melemahkan partai oposisi

Masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) bertekad mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dilandasi semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Salah satu kebijakan politik pemerintah Orde Baru adalah penerapan dwifungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI merupakan konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial-politik di Indonesia. Dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah ....

• fraksi ABRI ditarik dari perwakilan keanggotaan MPR/DPR

• jalannya pemerintahan Indonesia menjadi kewenangan kepada ABRI

• memberi tugas kepada ABRI untuk membantu tugas dari lembaga DPR

• separuh jajaran pemerintahan sipil diisi oleh perwakilan dari ABRI

• kewenangan ABRI semakin luas karena campur tangan dalam ranah sipil

Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru adalah melaksanakan politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan orde baru adalah….

•   pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan

•   terbentuk pendukung pemerintah warga kelas satu

• daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri

• rakyat hidup tentram karena gejolak dalam masyarakat dapat diredam

• rakyat hidup tentram karena gejolak dalam masyarakat dapat diredam

Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru adalah penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Keluarnya Undang-Undang tersebut memiliki tujuan ….

•   menasionalisasikan aset milik perusahaan asing

• menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia

• memperbaharui kontrak kerjasama pemerintah dengan perusahaan asing

• dilakukan perusahaan-perusahaan asing

• menormalisasi hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat

Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau institusi yang akan menjalankan program-program tersebut. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk Bimbingan Massal (Bimas) yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Prestasi yang diraih Orde Baru selama 32 tahun berkuasa di Indonesia hingga mendapatkan pengakuan dunia internasional adalah ....

• Masyarakat Transparansi Internasional pada tahun 1990-an selalu menempatkan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kejahatan money laundering

• Indonesia mendapatkan penghargaan dari WHO sebagai negara berhasil meningkatkan angka harapan hidup

• Indonesia mendapatkan predikat terbaik sebagai negara yang berhasil mengatasi polusi udara

• Indonesia berhasil menjadi negara swasembada pangan pertama di Asia Tenggara

• Indonesia mendapatkan peringkat teratas dari Amnesty Internasional sebagai negara yang berhasil mengatasi masalah pelanggaran HAM

Gambaran keberhasilan pemerintahan orde baru pada tahun 80-an tampak mengesankan, segera sirna setelah pada pertengahan tahun 1997 karena pada saat itu Indonesia terjadi krisis moneter yang diawali ...

• para importir tidak memperoleh kepercayaan asing

• merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS

• adanya praktik KKN dalam pemerintahan

• dominasi kalangan intelektual dalam birokrasi

• adanya menyimpang dari pasal 33 UUD 1945