TWK 1

Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti

• Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan dimana saja.

• Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan.

• Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan.

• Setiap orang boleh berganti dan berpindah agama setiap saat, bila dikehendaki.

• Menghargai aktivitas inter dan umat beragama serta pemerintah.

Toleransi antar umat beragama yang diperbolehkan adalah dengan cara...

• Toleransi antar umat beragama yang diperbolehkan adalah dengan cara...

• Aktif dalam kegiatan ritual umat beragama lain

• Menghadiri kegiatan seremonial penganut agama lain

• Turut berdoa bersama-sama dalam satu rumah ibadah

• Tidak melarang atau pun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing.

Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara...

• Mengekspor semua hasil hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri.

• Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi.

• Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya.

• Tidak menggunakan produksi luar negeri meskipun mampu membelinya.

• Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil.

Pada saat menjelang perayaan HUT Republik Indonesia sering diadakan pawai dan perlombaan untuk memeriahkannya. Bentuk keikutsertaan anda untuk memeriahkannya adalah dengan            

• Memasang bendera.

• Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

• Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus.

• Menyumbang untuk kegiatan.

• Menonton perlombaan

Seorang pemimpin seharusnya memberikan pekerjaan kepada bawahannya dengan bijaksana yaitu       

• Selalu memberikan contoh pada setiap pekerjaan.

• Memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiannya.

• Memilih dengan teliti pekerjaan yang pantas akan diberikan.

• Melakukan pengecekan langsung terhadap semua hasil bawahan.

• Menasehati setiap agar  melakukan pekerjaan dengan baik.

Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada pada ...

• MPR

• DPR

• DPD

• Menteri

• Presiden

Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah ...

• Mewujudkan efisiensi birokrasi.

• Mencapai peningkatan produksi.

• Mengatasi kelemahan  manajemen.

• Mengoptimalkan penggunaan tenaga.

• Meningkatkan sumber daya manusia.

Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan ...

• Keppres No.27 tahun 1999

• UU Nomor 2 tahun 1999

• TAP MPR NO.II/MPR/1978

• TAP MPR NO.IV/MPR/1978

• TAP MPR NO.V/MPR/1978

Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam ...

• TAP NO.V/MPR/2000

• PP No.25 tahun 2000

• Keppres No.30 tahun 2003

• Keppres No. 102 tahun 2001

• PP No.30 tahun 2003

Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan....

• Keppres No.30 tahun 2003

• Keppres No.102 tahun 2001

• UU No.22 tahun 1999

• UU No.20 tahun 2002

• PP No.30 tahun 2003