PTS GANJIL PPKN KELAS 10.2324

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ....

• kekuasaan legislatif

• kekuasaan eksekutif

• kekuasaan yudikatif

• kekuasaan federatif

• kekuasaan koordinatif

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal ini diatur dalam ....

• Pasal 20 Ayat (1)

• Pasal 20 Ayat (2)

• Pasal 20 Ayat (3)

• Pasal 20 Ayat (4)

• Pasal 20 Ayat (5)

Apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ....

• Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

• Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretariat Negara

• Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri

• Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretariat Negara

• Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan

Hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan ....

• mutlak Presiden untuk membubarkan parlemen

• mutlak Presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU

• relatif Presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet

• mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

• relatif Presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....

• Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

• Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

• Kabinet atau menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden

• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

• Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut, kecuali ....

• menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung

• bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa

• mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

• mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini

• menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

Perhatikan data di bawah ini !

(1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan

(2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat

(3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain

(4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat

Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai-nilai kerakyatan terdapat pada nomor ....

• (1) dan (2)

• (1) dan (3)

• (1) dan (4)

• (2) dan (4)

• (3) dan (4)

Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai berikut, kecuali ....

• berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional

• memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

• mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan

• bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa

• mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN

Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah ....

• membentuk kabinet menteri

• membahas rancangan undang-undang APBN

• membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN

• menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

• memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara ....

• eksekutif

• legislatif

• yudikatif

• negara dan kepala pemerintahan

• pemerintahan dan kepala eksekutif