Remedial PTS Kelas XII IPA

Pemberontakan PKI Madiun atau Peristiwa PKI Madiun 1948 adalah konflik antara pemerintah Indonesia dengan kelompok oposisi sayap kiri. Dalam peristiwa yang meletus pada 18 September 1948 ini, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), berusaha merebut kekuasaan karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah.

Pemberontakan PKI Madiun baru dapat diakhiri setelah tiga bulan berlangsung, dengan kekalahan di pihak PKI. Faktor yang membuat gerakan PKI Madiun dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI adalah …

  

• PKI mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi PKI

• PKI memproklamasikan Republik Soviet Indonesia.

• PKI mendapat dukungan luas dari politisi dan pimpinan militer

• PKI berhasil menyusup kesetiap organisasi pemerintah dan parlemen

• PKI berhasil membentuk Angkatan ke 5 yang terdiri dari buruh dan petani

Dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin maka Hatta membentuk kabinet baru tanpa golongan sayap kiri, yang program utamanya adalah melaksanakan Perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara Indonesia. Kecewa dengan keputusan Hatta, golongan sayap kiri mulai masuk ke pihak oposisi dan melakukan rapat di Surakarta pada 26 Februari 1948. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan sebuah organisasi yang didukung oleh  PSI, PKI, PBI, Pesindo, dan SOBSI, dengan Amir Sjarifuddin sebagai pemimpinnya. 

Kamu identifikasi organisasi yang dimaksud adalah …

 

• Front Pembela Islam (FPI)

• Front Pembebasan Rakyat Tertindas (FBRT)

• Front Demokrasi Rakyat Bersatu (FDRT)

• Front Demokrasi Rakyat (FDR)

• Front Rakyat Sosialis Indonesia (FRSI)

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau DI/TII adalah sebuah gerakan pemberontakan yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Pemberontakan DI/TII pertama kali terjadi di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada 1949. Setelah itu, aksi pemberontakan ini terus meluas sampai ke wilayah-wilayah lain, seperti …

 

 

• Jawa Tengah,

• Sulawesi Selatan,

• Kalimantan Selatan,

• Aceh.

• Sumatra Selatan

Kapten Westerling, ditugaskan untuk mengumpulkan para desertir dan anggota KNIL yang sudah dibubarkan.  Sebanyak 8.000 pasukan berhasil terkumpul. Selanjutnya, target utama dari operasinya adalah …

 

• Jakarta

• Bogor

• Bandung

• Sukabumi

• Yogyakarta

Pada awal 1950 terjadi gelombang demonstrasi untuk mendukung terus berlangsungnya negara federal dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) atau Pro-Federal,  yang berhadapan dengan kelompok yang ingin kembali ke bentuk negara Kesatuan atau Anti-Federal di Makassar.  Kelompok anti-federal menuntut agar Negara Indonesia Timur segera membubarkan diri dan bergabung dengan Indonesia. Kelompok pro-federal juga berdemonstrasi untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur. Untuk mengatasi situasi politik yang memanas, pada 5 April 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar.

Pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor HV Worang ini diminta untuk menjaga keamanan. Datangnya para tentara dari Jawa ini rupanya menjadi bentuk ancaman bagi Andi Azis dan komplotannya yang sama-sama berasal dari KNIL. Andi Aziz juga beranggapan bahwa masalah keamanan di Makassar ini sudah menjadi tanggung jawabnya, bukan orang lain. Guna menghadapi tentara dari Jawa maka  Andi Azis  membentuk pasukan yang diberi nama …

• Pasukan Bebas

• Pasukan Khusus Sulawesi Selatan

• Andi Aziz Squad

• Pasukan Pembela Negara Federal

• Pasukan Negara Indonesia Timur

Pemberontakan PRRI Permesta adalah sebuah peristiwa sejarah berupa gerakan revolusi dari golongan oposisi terhadap pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. Kondisi pemerintahan yang belum stabil dan belum meratanya kesejahteraan serta pembangunan membuat situasi sangat sulit. Pemberontakan ini sebetulnya merupakan perang saudara karena sesama warga negara yang seharusnya bahu-membahu membangun Indonesia justru saling berseteru. Salah satu pemicunya adalah …

 

• Kebijakan pemerintahpusat yang dianggap mengistimewakan Pulau Jawa dibanding dengan pulau-pulau lain.

•   Kebijakan pemerintah pusat terlalu sentralistis sehingga daerah-daerah merasa ditinggalkan

• Daerah-daerah merasa seperti “Sapi perahan” dimana daerah-daerah yang banyak menghasilkan devisa tapi sedikit sekali yang kembali ke daerah

• Daerah-daerah menuntutnya adanya Desentralisasi tapi tidak digubris oleh pemerintah pusat.

•   Pemerintah pusat lebih banyak berperan mengatur keuangan dan hasil-hasil pembanguan di daerah

Pemberontakan Permesta juga dilatarbelakangi dengan kekecewaan akan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengistimewakan Pulau Jawa dibanding daerah lain. Berkembangnya sentimen ini kemudian memicu timbulnya aspirasi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bermula dari permintaan Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Pettarani kepada perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dan Mendagri R. Sunarjo pada 1957.

Permintaan itu adalah untuk mengupayakan otonomi yang lebih besar khususnya di Indonesia Timur, termasuk pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak untuk proyek pembangunan di daerah. Hal tersebut tidak mendapat tanggapan sehingga Andi Burhanuddin dan Henk Rondonuwu sebagai delegasi dari Sulawesi kembali ke Jakarta untuk kembali mendesak pemerintah pusat. Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual juga mengupayakan hal yang sama namun gagal sehingga pada 2 Maret 1957, ia memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah Indonesia Timur dengan Piagam Permesta.

Dari narasi di atas coba kamu analisis siapa saja yang mengusulkan untuk mengupayakan otonomi yang lebih besar khususnya di Indonesia Timur, termasuk pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak untuk proyek pembangunan di daerah

 

• Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Pettarani

• Andi Burhanuddin

• Henk Rondonuwu

• Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual

• Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo

Penyebab terjadinya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dilatarbelakangi oleh rasa tidak puas dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab, kemerdekaan RI saat itu masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang masih berusaha menduduki kembali Indonesia, terlebih setelah perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948. Menurut Kartosuwiryo, perjanjian Renville justru banyak memberi kerugian bagi pihak Indonesia.

Kamu selidiki lebih jauh lagi bentuk kerugian yang ditanggung Indonesia

 

 

• Sumber Daya Alam Indonesia menjadi lebih sedikit dibanding wilayah yang dikuasai Belanda

• Secara teritorial wilayah Belanda lebih luas bila dibandingkan dengan wilayah Indonesia

• Wilayah Indonesia menjadi lebih sedikit, sedangkan Belanda menguasai wilayah-wilayah hasil pangan.

• Dengan Perjanjian Renville banyak daerah yang lebih suka bergabung menjadi bagian dari Belanda

• Perjanjian Renville seolah-olah perundingan antar bangsa Indonesia sendiri karena pimpinan delegasi Belanda adalah orang Indonesia yaitu R. Abdulkadir Widjojoatmodjo sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh PM. Amir Syarifudin

Peristiwa G30S/PKI Komandan Batalyon I Resimen Tjakrabirawa Letkol (Inf) Untung Samsoeri menuju Lubang Buaya untuk inspeksi pada 1 Oktober 1965. Dini hari itu, Untung memimpin upaya kudeta yang akan mengubah garis sejarah. Kudeta yang awalnya diberi nama Operasi Takari itu diubah di saat akhir menjadi Gerakan 30 September.

Kamu indentifikasi alasan Letkol (Inf) Untung Samsoeri mengubah nama Operasi Takari di saat akhir menjadi Gerakan 30 September.

 

• agar lebih mudah diingat

• karena tgl 30 September saat peristiwa itu terjadi

• agar lebih familiar terdengar

• karena tgl 30 September Letkol (Inf) Untung Samsoeri dilahirkan

• agar tidak berbau militer

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) adalah kelompok milisi pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. APRA dibentuk dan dipimpin oleh mantan kapten KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) atau Tentara Hindia Belanda Raymond Westerling Westerling bertujuan mempertahankan bentuk negara federal karena menolak Republik Indonesia Serikat (RIS) pimpinan Soekarno-Hatta.

Kamu selidiki lebih jauh alasan Raymond Westerling Westerling menolak Republik Indonesia Serikat (RIS) pimpinan Soekarno-Hatta.

 

 

• Karena Soekarno-Hatta pemerintahanya terlalu sentralistis

• Karena Soekarno-Hatta pemerintahanya terlalu Jawa-sentris

• Karena Soekarno-Hatta pemerintahanya lebih mementingkan pendukungnya

• Karena Soekarno-Hatta pemerintahanya tidak mampu mensejahterakan rakyatnya

• Karena Soekarno-Hatta pemerintahanya kekiri-kirian