Penguatan BPD_P3PD

Pengertian BUM Desa menurut PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Adalah?

• BUM Desa adalah usaha yang dikelola oleh masyarakat desa untuk kepentingan sekelompok orang

• BUM adalah bagian dari Badab Usaha Milik daerah yang dikelola oleh pemerintah Daerah

• BUM Desa adalah gabungan usaha pemerintah desa dan pengusaha desa

• BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa- desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.

Sebelum, mendirikan BUM Desa, hendaknya desa mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut, kecuali :

• Sumber daya Milik desa lain

• Potensi usaha ekonomi desa,

• Sumberdaya alam di desa

• Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa

Strategi Peningkatan PADesa melalui pemanfaatan aset desa Terdapat empat strategi pemanfaatan aset desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, kecuali:

• Sewa dan Pinjam pakai

• Kerjasama pemanfaatan

• Bangun guna serah atau bangun serah guna (BGS/BSG)

• Jawaban a,b,c salah

Salah satu strategi peningkatan pendapatan asli desa melalui penyertaan modal pemerintah desa ke dalam BUMDesa. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah, yang paling tepat

• Pemindah tanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.

• Pembekuan Modal

• Penambahan modal

• Hutang dari pihak ketiga

Dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya:

• Pemerintah Desa sebagai Eksekutif sekaligus pengelola Keuangan Desa harus berhati-hati, disiplin mengikuti dan memahami semua aturan, harus transparan, akuntabel serta bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahann

• BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam

  hal ini sangat penting terutama mencegah terjadinya tipikor. Pengendalian dan pengawasan yang baik akan "mengurangi kemungkinan tindakan kecurangan".

• Masyarakat Desa, dalam hal ini masyarakat selaku stakeholder harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa.

• Semua Benar

Di bawah ini adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa:

• Tidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukan-nya/tidak sesuai spesifikasi

• Pengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double counting

• Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan

• A, B dan C benar

Aparatur desa perlu memahami seluruh tahapan dan rangkaian penyusunan RPJMDes. Untuk itu perlu diajarkan penerapan teknik persiapan penyusunan RPJM desa. Hal-hal yang perlu disiapkan dan disampikan kepada peserta pelatihan, antara lain:

• Perangkat pembelajaran perencanaan pembangunan desa disiapkan sesuai

  dengan rencana dan silabus pelatihan;

• Konsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatif;

• Kerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskan;

• Kerangka dasar penyusunan keuangan Desa

Pengkajian keadaan desa adalah hal penting dalam tahapan penyusunan RPJMDes. Dalam melakukan pengkajian keadaan desa, hal-hal yang harus diketahui dan dilakukan, antara lain:

• Mencari data ke kantor statistic kabupaten.

• Mempelajari RPJMDes desa lain

• Teknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkan.

• Memperkenal model analisi masalah dengan metode statistic

Penguasaan Aparatur Desa terhadap materi Kerangka Dasar RKP dan DU- RKP sangat penting. Untuk itu, pelatih harus mampu penjelaskan secara lengkap kerangka dasar tersebut, antara lain:

• Peran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa dijelaskan

• Kerangka RKP tidak perlu dijelaskan untuk memberikan rujukan alur pikir dalam penyusunan RKP dan DU-RKP Desa

• Anggaran penyusunan RKP Desa dijelaskan.

• RKP dan DUR-KP Desa disusun oleh Kepala Desa dan BPD.

Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam proses penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah pembangunan Desa adalah sebagai berikut, kecuali:

• Peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan

  unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dijelaskan.

• Pemahaman peserta dalam membahas dan menyepakati rancangan RKP

  Desa dan DU RKP Desa dielaborasi

• Pemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa dielaborasi

• Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk membangun kemampuan menghasilkan kesepakatan para pihak.