Pre Test Post Test Pembinaan Aparatur

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

• PENGAWASAN PARTISIPATIF

• TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

• SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG

• PENGAWASAN PARTISIPATIF

• TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

• SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG

• PENGAWASAN PARTISIPATIF

• TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

• SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

• PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

• PENGAWASAN PARTISIPATIF

• TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

• SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

• PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG

• PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

• PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

• PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

• PENGAWASAN PARTISIPATIF

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG

• PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

• PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

• PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

• TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG

• PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

• PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

• PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

• SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG

• PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

• PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

• PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

• PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG

• PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

• TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

• TATA NASKAH DINAS

• PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

• PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM

• PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

• TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

• TATA NASKAH DINAS

• SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM