C - Onl - Post - TWK 6

Konsep sistem integrasi nasional untuk pencegahan korupsi yang disosialisasikan oleh KPK berjumlah … nilai

• A. 5

• B. 7

• C. 9

• D. 12

• E. 13

Answer explanation

Jawaban C.

Pembahasan :

Untuk menjawab ini kamu harus paham dulu terhadap 9 nilai anti korupsi KPK :

1. Kejujuran-------- Sesuai antara perkataan dan perbuatan

2. Peduli ------------ Sikap kita untuk terlibat dalam persoalan, keadaan/ kondisi pada lingkungan sekitar

3. Disiplin ----------- Taat terhadap peraturan/aturan secara konsisten dalam segala bentuk

4. Mandiri ----------- Sikap seseorang untuk bertindak bebas/benar dan bermanfaat

5. Berani ------------ Tidak takut mengatakan kebenaran dan menolak perbuatan yang tidak baik

6. Kerja Keras ------- Kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal Lelah

7. Tanggung Jawab------ Sikap seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban

8. Adil ------------------- Sikap seseorang tidak memihak satu sama lain/ sama rata/netral

9. Sederhana---------- Bersahaja, secukupnya/ tidak berlebih-lebihan

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat dalam pasal…

• A. Pasal 22E Ayat 1

• B. Pasal 22E Ayat 2

• C. Pasal 22E Ayat 3

• D. Pasal 22E Ayat 4

• E. Pasal 22E Ayat 5

Answer explanation

Jawaban A.

Pembahasan :

Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, ayat (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 Pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan negara (PN) dalam…

• A. Pelaporan tindakan korupsi

• B. Penindakan tindakan korupsi

• C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara

• D. Audit penyelenggara negara

• E. Menyadap komunikasi penyelenggara negara

Answer explanation

Jawaban C.

Pembahasan : Berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 Pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan negara (PN) dalam :

1. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

2. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

3. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;

4. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

5. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;

6. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Memberi hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Untuk mewujudkan hak ini setiap warga negaranya diberi hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut merupakan pengertian dari status sebagai warga negara …

• A. Status positif

• B. Status negatif

• C. Status aktif

• D. Status pasif

• E. Status relatif

Answer explanation

Jawaban C.

Pembahasan :

Status kewarganegaraan aktif adalah bahwa warga negara berhak untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan negara baik memilih maupun dipilih. Adanya status aktif ini merupakan konsekuensi bagi suatu negara yang menempatkan rakyat bukan sekedar sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subyek dalam bernegara sedangkan Stelsel pasif: Seseorang mendapatkan status kewarganegaraan ketika seseorang dapat memperoleh kewarganegaraannya dengan otomatis atau tidak melakukan perbuatan hukum apapun (naturalisasi istimewa) dimana status kewarganegaraannya merupakan hasil pemberian oleh negara/pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Pendudukan Indonesia (UU 3/1946) yang mengatur kualifikasi Warga Negara Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Terdapat dalam pasal …

• A. Pasal 30 ayat 1

• B. Pasal 30 ayat 2

• C. Pasal 30 ayat 3

• D. Pasal 30 ayat 4

• E. Pasal 30 ayat 5

Answer explanation

Jawaban C.

Pembahasan:

Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung, pasal 30 ayat (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, pasal 30 ayat (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Indonesia bukan Negara yang menganut Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politika secara murni. Indonesia menganut Teori pembagian Kekuasaan, dimana antar Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif terdapat Saling koordinasi dan kerjasama. Seperti halnya dalam pembentukan UU, yang merupakan …

• A. Campur Tangan DPR dalam Hak Kekuasaan Presiden

• B. Campur Tangan Presiden dalam Hak Kekuasaan DPR

• C. Campur Tangan Presiden dalam Hak Kekuasaan MPR

• D. Campur Tangan MPR dalam Hak Kekuasaan Presiden

• E. Campur Tangan DPR dan DPD dalam Hak Kekuasaan MPR

Answer explanation

Jawaban B.

Pembahasan:

Pasal 20(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, pasal 20 ayat (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, pasal 20 ayat (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu, pasal 20 ayat (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang, Pasal 20 ayat (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Apabila terjadi perselisihan hasil pemilu maka yang berwenang memutuskan perselisihan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini terdapat dalam pasal…

• A. Pasal 24A

• B. Pasal 24B

• C. Pasal 24C

• D. Pasal 20C

• E. Pasal 22C

Answer explanation

Jawaban C.

Pembahasan:

Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, Pasal 24C ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, pasal 24C ayat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden, Pasal 24C ayat (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, pasal 24C ayat (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara, pasal 24C ayat (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat dalam pasal…

• A. Pasal 22E Ayat 1

• B. Pasal 22E Ayat 2

• C. Pasal 22E Ayat 3

• D. Pasal 22E Ayat 4

• E. Pasal 22E Ayat 5

Answer explanation

Jawaban A.

Pembahasan :

Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, ayat (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pengelolaan sumber daya nasional oleh sejumlah lembaga untuk pertahanan negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman. Adapun ancaman yang dimaksud adalah ancaman militer, non militer, dan hibrida. Ancaman tersebut dapat berupa, kecuali…

• A. Komunisme

• B. Separatisme

• C. Pemberontakan

• D. Bencana Alam

• E. Pelanggaran

Answer explanation

Jawaban E.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2019 pasal 4 ayat 3 : Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Kewenangan DPD berupa pemberian pertimbangan dalam penyusunan RUU terkait bidang-bidang tertentu, antara lain …

• A. Otonomi daerah

• B. Hubungan pusat dan daerah

• C. RAPBN

• D. Pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya

• E. Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Answer explanation

Jawaban C.

Pembahasan:

Adapun kewenangan anggota DPD menurut UUD 1945 Amandemen Keempat, secara ringkas bahwa DPD dapat memberikan pertimbangan ketika penyusunan RUU dalam hal:

a. RAPBN

b. Pajak

c. Agama

d. Pendidikan