UH 2 Regulasi Kepegawaian XI

Ibu Lasmi merupakan seorang PNS yang tengah mengambil cuti melahirkan, akan tetapi belum sampai waktu cuti melahirkan ternyata Ibu Lasmi mengalami keguguran. Maka lama cuti melahirkan yang berhak diambil oleh Ibu Lasmi yaitu ….

• 1,5 bulan

• 3 bulan

• 2 bulan

• 1 bulan

• tidak diperkenankan mengambil cuti

Berikut ini adalah yang membentuk Panitia Seleksi Instansi pengadaan PNS adalah ….

• Badan Kepegawaian Nasional (BKN)

• Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB)

• Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

• Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Di bawah ini adalah cuti yang dalam pelaksanaan tetap menerima penghasilan penuh dari Negara, yaitu  cuti ….

• tahunan, besar, di luar tanggungan Negara

• Sakit, di luar tanggungan Negara, besar

• di luar tanggungan Negara, sakit, karena alasan penting

• besar, sakit, karena alasan penting

• tahunan, melahirkan, di luar tanggungan Negara

Berikut ini yang bukan merupakan persyaratan cuti di luar tanggungan Negara adalah …

• PNS telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun terus menerus

• Orang tua, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras/meninggal

• Selama menjalankan cuti tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS

• Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan paling lama 3 tahun

• selama menjalankan cuti, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara

“Seorang PNS hendaknya bukanlah seseorang yang terlibat dalam partai/politik”

Pernyataan di atas merupakan tujuan ASN yang tertera pada UU No 5 Tahun 2014, yaitu ….

• Kinerja/produktivitas kerja

• Integrasi

• Kualitas Pelayanan Publik

• Kompetensi

• Independensi

Berikut ini pernyataan yang benar adalah ….

• Panitia Seleksi Nasional pengadaan PNS diketuai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

• Panitia Seleksi Instansi pengadaan PNS diketuai oleh Kepala BKN

• Pelamar ASN adalah WNI minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun

• Masa percobaan ASN selama 1 tahun, apabila tidak mengikuti masa percobaan maka bisa diangkat menjadi PNS

• Manajemen pengembangan kerier PNS bisa melalui pelatihan dan Pendidikan

Dasar hukum dalam manajemen ASN diatur dalam …

• UU No 5 Tahun 2014

• UU No 13 Tahun 2003

• UU No 43 Tahun 1999

• PP No 8 Tahun 1974

• PP No 11 Tahun 2017

“Dengan adanya regulasi diharapkan pegawai mampu memahami dan bekerja maksimal melalui job description masing-masing.“

Pernyataan di atas merupakan manfaat regulasi kepegawaian dalam …

• Menjaga hak dan kewajiban

• Menjamin profesionalitas karyawan

• Menjamin kinerja karyawan

• Menjaga performa karyawan

• Menjamin kepastian hukum

Berikut ini yang termasuk dalam instansi yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional adalah …

• Presiden Republik Indonesia

• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB)

• Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

• Lembaga Administrasi Negara (LAN)

• Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tugas dalam mengawasi dan mengevaluasi kode etik dan perilaku dari PNS merupakan wewenang dari …

• Presiden Republik Indonesia

• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB)

• Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

• Lembaga Administrasi Negara (LAN)

• Badan Kepegawaian Negara (BKN)