PKA Agenda 3

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, merupakan definisi dari:

• Manajemen Kinerja

• Akuntabilitas Kinerja

• Sistem Akuntansi Pemerintahan

• Keluaran (output)

Gaya manajemen yang mengintegrasikan dan memanfaatkan informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan adalah merupakan makna dari ....

• Kepemimpinan Kinerja

• Manajemen Kinerja

• Akuntabilitas Kinerja

• Laporan Kinerja

Pelayanan publik dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas ...

• barang, pelayanan kependudukan, dan/ atau pelayanan keuangan

• barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif

• jasa, pelayanan administratif, dan/ atau insentif finansial

• barang, jasa, dan/atau pelayanan kependudukan

Menurut Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, kinerja adalah ....

• barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan

• segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

• keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur

• keluaran yang diharapkan dari satu kegiatan

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, merupakan pengertian dari ...

• Standar Pelayanan Minimal

• Standar Minimal Pelayanan

• Standar Pelayanan Utama

• Standar Pelayanan Wajib

Urusan pemerintah konkuren adalah ....

• Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

• Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota

• Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah

• Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

Organisasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan kegiatan internal dan eksternalnya disebut juga ....

• Organisasi Digital

• Digitalisasi Organisasi

• Organisasi 4.0

• Society 5.0

Kebijakan yang mengatur penyelenggaraan tata kelola data instansi pusat dan daerah agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, disebut juga dengan istilah ...

• Data Indonesia Terpadu

• Integrasi Data Satu

• Satu Data Indonesia

• Integrasi Data Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, adalah dokumen perencanaan untuk periode ....

• 10 tahun

• 20 tahun

• 5 tahun

• 1 tahun

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, disebut juga ....

• Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

• Sistem Pengendalian Intern

• Pengawasan Intern

• Audit Intern