Sosialisasi Perpajakan kepada BPK mengenai Kewajiban Pajak

Transaksi yang dapat menggunakan kartu kredit pemerintah dalam PMK-59/PMK.03/2022 dapat digunakan oleh Instansi lingkup…

• Pemerintah Pusat

• Pemerintah Daerah

• Pemerintah Desa

• Ketiga Lingkup (Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa) saat ini dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah

Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019 mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP serta pemotongan dan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah tertuang ke dalam aturan …

• PMK-58/PMK.03/2022

• PMK-59/PMK.03/2022

• PMK-60/PMK.03/2022

• PMK-61/PMK.03/2022

Dibawah ini merupakan pengecualian atas pemotongan PPh Pasal 4 (2) yang benar adalah ….

 

• Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi tertentu yang dilakukan melalui pihak lain dalam SIPP yang telah dipungut PPh Pasal 22.

• Hadiah Undian

• Usaha Jasa Konstruksi

• Pembelian barang/jasa dari WP dengan peredaran bruto tertentu (PP 23/2018)

Pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan merupakan jenis pajak ...

• PPh 21
  

• PPh 22
  

• PPh 23
  

• PPN

Tarif PPh Pasal 22 untuk pembelian barang dengan nilai diatas Rp.2.000.000,- ketika belanja di toko/rekanan yang bernpwp adalah sebesar...

• a. Tidak Kena Pajak
  

• b. 1,5%
  

• c. 1%
  

• d. 3%

Dibawah ini yang merupakan objek PPN adalah ….                                                                                                                                                                                                                                   

• Pembayaran rekening telepon
  

• Belanja ATK dengan nilai 2.100.000 di Rekanan PT. Surya Abadi
  

• Pembelian BBM
  

• Belanja makan minum di Catering PT. sinar jaya senilai 850.000

Instansi Pemerintah X membuat kontrak untuk jasa pengelolaan limbah dengan PT Y sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Masuk dalam kategori Pajak Apa dan berapa nilai pajak yang harus disetor....                                                                                                                                                                                                                                           

• PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% x 100.000.000 = 10.000.000
  

• PPh Pasal 21 sebesar 5% x 100.000.000 = 5.000.000
  

• PPh Pasal 23 sebesar 2% x 100.000.000 = 2.000.000
  

• PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x 100.000.000 = 1.500.000

Mrs. Utada Hikaru merupakan warga negara Jepang dan merupakan seorang artis terkenal di negaranya. Instansi Pemerintah Z membuat kontrak untuk melakukan promosi budaya Indonesia di Jepang dengan nilai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas pembayaran pelaksanaan kontrak tersebut?

• PPh Pasal 26 yang dipotong dan disetor oleh Instansi Pemerintah Z adalah 20% x Rp100.000.000,- = Rp20.000.000,-

• PPN yang dipotong oleh isntansi Z sebesar 10% yakni Rp 10.000.000,-

• PPh 21 sebesar 15% yakni Rp 15.000.000

• PPh 23 sebesar 2% yakni Rp 200.000