Post034 Grat

Setiap Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negawa yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, diatur dalam Undang-undang Nomor?

• UU No.30 Tahun 2001
• UU No.30 Tahun 2002
• UU No.20 Tahun 2001
• UU No.20 Tahun 2002

Manakah Pernyataan tentang Gratifikasi Berikut yang tidak benar?

• Menumbuhkan kendala di dalam upaya membangun tata kelola yang baik
• Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian professional penyelenggara negara
• Penerima gratifikasi membuat kepercayaan public semakin bertambah dan menjadikan tata kelola perusahaan semakin baik
• Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan tersamar (vested interest) dan kewajiban timbal

Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah

• Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dengan hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan
• Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar
• Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga
• Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar

UPG singkatan dari

• Unit Pelaporan Gratifikasi
• Unit Pengendali Gratifikasi
• Unit Pemantauan Gratifikasi
• Unit Pengendalian Gratifikasi

No Hp Whistle Blowing System Bank Jatim adalah

• 81330003040
• 81330004030
• 81304033000
• 81340003030

Penerimaan yang besifat Transaksional antara penyelenggara negara dan masyarakat merupakan

• Gratifikasi
• Penyuapan
• Pemerasan
• Sifat Aktif

Denda untuk pelaku gratifikasi dalam Undang-undang adalah

• Pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
• Pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
• Pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
• Pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diatur dalam UU Pasal ?

• Pasal 12 A
• Pasal 12 B
• Pasal 12 C
• Pasal 12 D

Landasan hukum KPK tentang Pelaporan Gratifikasi adalah

• Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
• UU No. 30 Tahun 2002
• UU No. 20 Tahun 2001

Berapa Jenis Gratifikasi yang tidak wajib untuk dilaporkan

• 16
• 17
• 18
• 19